Ketum PBNU: Ngabisin Duit, Hapus Pilkada Gubernur & Bupati

Jakarta - Wacana penghapusan pilkada kembali muncul. Pilkada dinilai hanya menghabiskan uang semata. Jadi, cukup presiden dan wapres saja yang dipilih secara langsung.

"Menurut saya, yang bagus cukup presiden-wapres dan DPR saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Lainnya (gubernur, bupati, walikota) biar dipilih DPRD masing-masing. (Pilkada) ngabisin duit," ujar Hasyim.

Hal ini ia sampaikan usai mendampingi rombongan panitia Peringatan Harlah ke-82 NU menemui Presiden SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (25/1/2008).

Ia menilai saat ini Indonesia terlalu banyak ajang pemilihan langsung. Mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/walikota, gubernur, DPRD I dan II, DPR, DPD, sampai pasangan presiden-wapres. Penyelenggaraan rangkaian pemilihan sedemikian banyak menyedot energi dan sumber daya terlalu boros.

Belum lagi dampak negatif yang muncul dalam pilkada, seperti aksi kekerasan antarpendukung kandidat. Fenomena memprihatinkan tersebut tidak hanya buruk bagi kehidupan berdemokrasi, tapi juga berpotensi menjadi bahaya laten bagi persatuan dan kesatuan masyarakat di tingkat akar rumput. Apalagi bila kepentingan politik itu sampai menyeret isu agama.

Mantan pasangan Megawati dalam Pilpres 2004 ini tidak sependapat bahwa pemilihan gubernur dan bupati oleh DPRD merupakan kemunduran. Menurutnya, sepanjang jajaran DPRD konsisten terhadap konstituen yang mereka wakili, maka pilihan mereka pasti sesuai aspirasi warga dan karenanya tidak dapat disebut sebagai kemunduran.

"Yang bikin mundur kalau DPRD-nya tidak aspiratif dengan kelompok yang dia wakili," ujarnya.

Hazim juga mengakui, proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan sangat membuka peluang terjadinya money politics di kalangan legislatif. Tapi baginya, itu masih lebih baik, karena bisa dikontrol, dibanding bila praktek jual beli suara yang berlangsung di kalangan masyarakat luas calon pemilih.

"Itu lebih bisa dari pada duit diecer-ecer (dibagi-bagikan) di masyarakat, sehingga demokrasi kita adalah demokrasi sembako," tandasnya. (lh/sss)