Pramono: Kasus Pilkada Malut Harus Jadi Pelajaran

Jakarta - Untuk kesekian kalinya MA mengeluarkan keputusan terkait kisruh pilkada. Setelah putusan kasus Pilkada Sulawesi Selatan, MA kemudian mengeluarkan putusan untuk Pilkada Maluku Utara (Malut). Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi bangsa dalam menyelesaikan sengketa pilkada.

"Bagaimana pun kita harus menghormati putusan MA. Ini sebagai pelajaran bagi bangsa bahwa tidak seluruh sengketa pilkada harus ujungnya di MA," ujar  Sekjen PDIP Pramono Anung di sela-sela diskusi bertajuk 'Menuju Indonesia  yang Mandiri dan Bermartabat di tengah Tuntutan Globalisasi' di Hotel  Aryaduta, Jl Prapatan, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2008).

Menurut Pramono, harus ada solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa  pilkada-pilkada selanjutnya. Hal ini dilakukan agar MA tidak kehabisan waktunya hanya untuk  mengurusi sengketa pilkada.

Sementara itu, pengamat politik dari CIDES, Indria Samego, mengatakan berlarut-larutnya sengketa pilkada di Malut karena adanya pelanggaran hukum.

"Melihat dari hukum saja, dari awal proses hukum sudah tidak jalan,"  tuturnya.

Dia mencontohkan keputusan pilkada ulang yang dikeluarkan MA yang tidak sesuai undang-undang.  "Tapi dalam kasus ini, kalau menghitung ulang, bisa dimengerti. Karena ada aturannya. Apakah mudah untuk adakan pilkada ulang," ujar Indria.
(rmd/mly)