Tak Adil KPU Minta Tunjangan Khusus Saat Ekonomi Lemah

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pimpinan Abdul Hafiz Anshary meminta tambahan tunjangan khusus untuk operasional. Namun permintaan ini dinilai tak adil dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini.

"Dalam kondisi ekonomi seperti ini tidak fair jika aparat birokrasi meminta tunjangan lebih," cetus Sekjen PDIP Pramono Anung di sela-sela diskusi bertema 'Menuju Indonesia yang mandiri dan bermartabat di tengah tuntutan globalisasi' di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2008).

Menurut Pram, KPU dinilai masih bisa bekerja dengan baik dengan anggaran yang ada. "Seharusnya mereka pikirkan kinerja dan prestasi, dibandingkan meminta tunjangan. PDIP salah satu yang tidak setuju dengan pengajuan anggaran itu," cetusnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, jika kondisi memungkinkan, pencairan tunjangan baru bisa dilakukan pada 2009.

"Itu bisa dibicarakan, kalau sebagai kebutuhan fungsional, bisa dituruti. Tapi kalau hari ini

belum mendesak, baru boleh 2009," ujar dia. (mly/sss)