Solusi Macet DKI: Nopol Ganjil Genap Hingga Pindah Ibukota

Jakarta - Peneliti Madya Bidang Analisis Kebijakan Publik LIPI Syafuan Rozi menilai kebijakan menjadwal ulang jam masuk kerja dan sekolah perlu diujicoba. Tapi kebijakan ini hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek.

Solusi apa yang perlu diterapkan? Berikut wawancara detikcom dengan pengajar ilmu politik di UI dan kebijakan publik di IISIP, Jakarta Selatan, ini, Rabu (23/1/2008):

Selain menjadwal ulang jam kerja bagi PNS dan anak sekolah, apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan?

Bisa terapkan menggunakan kendaraan ganjil-genap. Memang kebijakan ini ada hambatannya. Misalnya masyaratkan akan menyiapkan plat nomor palsu. Ini bisa diantisipasi dengan menerapkan stiker penanda ganjil dan genap.

Selain itu juga banyak masyarakat yang akan membeli mobil baru. Artinya masyarakat mempunyai mobil lebih dari dua. Untuk menekan ini, bisa dengan menerapkan pajak progresif.

Bagaimana jika gagal?

Bila kebijakan ini gagal, bisa juga menerapkan pemindahan pusat pemerintahan. Kami pada November-Desember 2007 melakukan jajak pendapat yang dilakukan terhadap 200 orang pada lingkungan kampus IISIP, Lenteng Agung, seperti dosen, mahasiswa dan karyawan.

Mereka menyebut pemindahan pusat pemerintahan baru seaedar wacana dan perlu kajian lagi.

Namun usulan pertama pemindahan dilakukan secara periodik selama 15 tahun sekali di daerah sebelah tengah dan timur Indonesia. Tujuannya agar terjadi pemerataan ekonomi.

Usulan kedua, mereka menginginkan pusat pemerintahan tidak jauh dari Jakarta seperti Jonggol. Ini sama seperti yang terjadi di Malaysia, di mana pusat pemerintahannya berada di Putra Jaya.

(nik/nrl)