Namun usulan itu jangan hanya melibatkan Pemprov DKI Jakarta saja, tapi diperluas hingga mencapai pemerintah pusat.
"Itu juga harus didukung pemerintahan pusat. Kan setiap persoalan DKI ada intervensi pusat. Tanpa itu tidak akan berjalan," kata anggota YLKI Bidang Transportasi Tulus Abadi kepada detikcom, Rabu (23/1/2008).
Menurut Tulus, jika usulan nantinya hanya melibatkan Pemprov DKI saja tentu akan berjalan setengah-setengah. Semua pihak seperti swasta dan pemerintah pusat harus dilibatkan.
"Kalau hanya di DKI tidak ada artinya," imbuh dia.
Fauzi Bowo menyatakan untuk mendistribusikan kemacetan agar tidak terkumpul pada waktu yang sama, jadwal masuk anak sekolah dan PNS akan dipagikan, sekitar 06.30 atau 06.45 WIB. Lazimnya, kelompok ini mulai beraktivitas pukul 07.00 WIB.
Sedangkan untuk pegawai swasta, Fauzi Bowo hanya bisa mengimbau agar pihak swasta yang berada di pusat bisnis Jl Sudirman dan Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, untuk membuka kantornya paling cepat pukul 09.00 WIB dan jangan lebih pagi. (mly/nrl)











































