FKB Usul Tak Ada Studi Banding Selama 2 Tahun

Jakarta - Efisiensi anggaran DPR yang mendapat sorotan negatif dari publik direspons FKB DPR. Untuk membalikkan penilaian publik, FKB mengusulkan agar tidak ada lagi studi banding selama 2 tahun.

Namun usulan itu tidak berlaku untuk perjalanan pimpinan DPR dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Citra DPR, kata Ketua FKB DPR Effendi Choirie, sedang terpuruk akibat banyaknya pemberitaan mengenai perilaku anggota, khususnya mengenai studi banding yang tidak kelihatan hasilnya.

"Kita usul 2 tahun ini tidak ada lagi studi banding, kunjungan diarahkan ke daerah-daerah selain kunker yang ada," kata Gus Choi di sela peluncuran buku Kerangka Kerja Politik FKB dan website PKB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2008).

Menurut Gus Choi, kunjungan pimpinan dan BKSAP tetap diperlukan untuk menjaga fungsi diplomasi parlemen dalam perpolitikan dunia. Namun kunjungan itu harus didasarkan pada kebutuhan mendesak dan mendapatkan dukungan, serta persetujuan dari anggota DPR.

"Kalau kunjungan pimpinan masih diperlukan, karena fungsinya membantu diplomasi kita di luar negeri, termasuk BKSAP. Tapi tetap harus yang penting dan urgent, tidak setiap undangan dihadiri," tambah Gus Choi.

Dia juga mengusulkan agar setiap pengeluaran anggota DPR yang dibiayai uang negara dilaporkan ke publik secara terbuka.

Hal ini dinilai penting untuk mempertanggungjawabkan uang rakyat yang digunakan anggota DPR dalam tugasnya mewakili rakyat.

"Kita sudah mulai dengan keterbukaan di website PKB. Kita harapkan melalui pimpinan, website DPR dioptimalkan untuk melaporkan penggunaan anggaran yang dibiayai negara," pungkas Gus Choi.

(umi/nrl)