Indikasi Money Politics Warnai Pilkada Tangerang

Jakarta - Sejumlah indikasi kecurangan mewarnai Pilkada Kabupaten Tangerang. Salah satu kecurangan itu adalah politik uang yang disebarkan birokrat Tangerang.

Hal itu disampaikan koordinator lapangan Lembaga Kajian dan Informasi Pemilu (LKIP) Hari Alexander pada detikcom, Minggu (20/1/2008). LKIP memantau jalannya Pilkada Tangerang.

"Kita monitor dari pukul 05.00 WIB. Ada saksi yang tertangkap menerima uang Rp 10 ribu, Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu diberikan aparat daerah. Birokrat seharusnya harus netral," ujar Heri.

Selain itu, kecurangan yang ditemukan ada nama pemilih ganda atau nomor induk kependudukan (NIK) ganda. "Bahkan ada di salah satu kecamatan yang tidak memanggil nama, tapi memanggil NIK-nya saja. Ini akan menyulitkan mengetahui pemilih ganda atau tidak," kata dia.

Di daerah Pamulang Barat, Heri mendapati sejumlah warga yang protes karena tidak dapat memilih. "Mereka memprotes LKIP, padahal seharusnya ke KPUD. Mereka dihapus dari daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak diberi undangan. Petugas di lapangan juga ada yang tidak tahu aturan KPUD," kata dia.

LKIP sekarang sedang berusaha mengumpulkan bukti-bukti kecurangan itu. Tindak lanjutnya masih dibahas akan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), atau ke polisi.

LKIP sendiri, imbuh Heri, menurunkan 50 pemantau di lapangan, baik mobile maupun tetap.
(nwk/nrl)