BURT & Sekjen Harus Tanggung Jawab Soal Pengadaan TV LCD

Jakarta - Kontroversi pengadaan TV LCD 46 inci di seluruh lantai Gedung Nusantara I DPR belum berakhir. BURT dan Sekjen diminta bertanggung jawab karena semakin merusak citra DPR.

Apalagi keputusan membeli TV mewah itu tidak meminta persetujuan dari anggota.

"Sekjen DPR dan BURT acap kali melakukan kebijakan yang fait accompli DPR. Kesannya untuk kesejahteraan anggota, padahal sarat kepentingan terselubung yang merugikan citra DPR," kata anggota FPG Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1/2008).

Menurut dia, pimpinan DPR harus segera mengambil kebijakan untuk menertibkan indikasi kolusi antara pihak Sekjen dan BURT, karena kebijakan-kebijakan yang ditelurkan selalu menuai kontroversi.

"Pimpinan harus turut bertanggung jawab atas rusaknya citra DPR akibat ulah BURT dan Sekjen, harus diambil langkah-langkah untuk menertibkan indikasi kolusi itu," ujarnya.

Yuddy juga meminta pada KPK dan BPK untuk memeriksa proyek-proyek yang dilakukan Setjen, mulai dari pembangunan pagar, renovasi rumah dan proyek baru yang terus dilakukan. Langkah ini untuk menghindari penyalahgunaan dan semakin rusaknya citra DPR. (umi/sss)