LSM: Bakor Pakem, Warisan Soeharto yang Harus Dibubarkan

Jakarta - Ahmadiyah didesak oleh sekelompok orang untuk dibubarkan. Kejaksaan Agung menegaskan, pembubaran itu harus berdasarkan keputusan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem).

Sementara Bakor Pakem menyatakan akan memberikan kesempatan kepada Ahmadiyah menjelaskan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warganya dalam 3 bulan. Belum ada keputusan melarang.

Namun bagi sejumlah LSM yang bergabung dalam Human Rights Working Group (HRWG), keputusan Bakor Pakem itu perlu dipertanyakan. Atas dasar apa Bakor Pakem bisa melarang orang menjalankan kepercayaannya selama itu dijalankan dengan damai?

"Keputusan Bakor Pakem tersebut sebetulnya menunjukkan secara nyata intervensi negara terhadap kebebasan beragama/kepercayaan di Indonesia. Konstitusi maupun Undang-undang (UU) No 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak memberikan mandat kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kebebasan beragama/kepercayaan," ungkap juru bicara HRWG Rafendi Djamin dalam pernyataan tertulis ke redaksi detikcom, Rabu (16/1/2008).

Pelarangan suatu agama atau kepercayaan, menurut HRWG, bisa dilakukan jika terbukti mengganggu keamanan, ketertiban, kesehatan serta hak dan kebebasan orang lain. Namun Ahmadiyah terbukti selama ini menjalankan kepercayaannya secara damai.

Koalisi LSM itu pun mendesak Bakor Pakem harus dibubarkan karena melanggar kebebasan beragama atau menjalankan kepercayaan seperti diatur konstitusi. Eksistensi Bakor Pakem dinilai tidak relevan lagi dengan reformasi yang menekankan kebebasan untuk menjalankan hak-hak individu.

"Bakor Pakem merupakan warisan Orde Baru yang harus dihapus karena mengacaukan sistem peradilan pidana terpadu di mana Bakor Pakem seolah-olah seperti forum peradilan melakukan tindakan merekomendasikan pelarangan agama/kepercayaan yang mengambil alih fungsi lembaga peradilan yang sebenarnya," tandas Rafendi. (aba/mar)