BAP Pejabat BI Dicabut, KPK Harus Bertanggungjawab

Jakarta - Salah seorang pejabat Bank Indonesia yang terkait kasus dugaan aliran dana ke anggota DPR telah mencabut pernyataannya yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP). KPK dinilai harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

"KPK harus bertanggungjawab atas penarikan keterangan BAP yang sangat esensial," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Gayus Lumbuun.

Hal itu dia sampaikan usai meminta keterangan 3 pejabat BI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2008). Ketiga pejabat yang dipanggil adalah Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak, dan pengurus YPPI Asnar Ashari.

Gayus menjelaskan, dalam keterangannya di depan pimpinan BK, Rusli Simanjuntak mengakui dirinya telah mencabut keterangan dalam BAP. Namun BK tidak dapat menerima alasan Rusli terkait hal itu.

"Hanya tekanan, katanya. Tekanan juga bukan tekanan pemeriksaan, tapi tekanan berita. Ini adalah hal yang tidak logis, mencabut keterangan hanya karena berita," urai Gayus.

Hal itu, lanjut Gayus, menjadi persoalan esensial karena mempengaruhi proses penyelidikan yang tengah dilakukan BK. Hingga saat in KPK juga belum menyampaikan keterangan terkait hal itu.

"Kendala yang berat adalah pencabutan BAP di KPK yang disampaikan Pak Rusli pada tanggal 6 Desember 2007," jelas Gayus.

Menurut Gayus, ketiga pejabat BI itu akan kembali dipanggil BK pada 23 Januari mendatang.

"Kalau mereka menutup diri dengan alasan telah menyampaikan kepada Gubernur (BI), begitu saja tanpa memperinci pada pertemuan minggu depan, kami akan mengundang Gubernur yang terima laporan itu. Karena itu adalah uang negara," jelasnya. (fiq/aba)