Biaya Perawatan Soeharto Ditanggung Keluarga Cendana

Jakarta - Sebagai mantan presiden, seharusnya biaya perawatan kesehatan Soeharto menjadi tanggung jawab negara. Tapi pemerintah sejauh ini belum mengeluarkan dana sepeser pun untuk itu.

Demikian ungkap Mensesneg Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya, Kantor Sesneg, Jl. Majapahit, Jakarta Pusat.

"Kalau ditanya berapa biaya (pengobatan) yang dikeluarkan (pemerintah) untuk Soeharto, hingga saat ini belum. Karena mereka (keluarga) belum mengajukan apa-apa (tagihan biaya)," ujar Hatta, Senin (14/1/2008).

Sesuai aturan pasal 7c UU 7/1978 tentang Hak Keuangan Administrasi
Presiden dan Wapres serta bekas presiden dan bekas wapres, biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan keluarganya ditanggung oleh negara. Tidak terkecuali bagi Soeharto dan keluarganya.

Tidak ada batasan berapa biaya yang akan ditanggung negara. Namun
pelaksanaannya sesuai asas keuangan negara, biaya yang ada dilunasi terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk kemudian ditagihkan penggantiannya (reimburse) pada Menkeu melalui Setneg.

Sejak lengser dari kursi Kepresidenan RI pada 1998, Soeharto maupun keluarganya belum pernah mengajukan reimburse biaya kesehatan ke Setneg. Artinya seluruh biaya perawatan sampai kini masih keluar dari kantong keluarga Cendana.

"Belum ada catatan di Setneg pengajuan dari Pak Harto dan keluarganya. Tidak  ada datanya. Saya cek tidak ada," ungkap Hatta.

Mensesneg menegaskan negara tentu tidak akan melepas tanggungjawab dan amanah UU itu. Maka secara proaktif pihaknya akan terus menanyakan adanya biaya-biaya yang belum disampaikan kepada Setneg.

"Setiap warga negara saja kita tanggung biaya pengobatan lewat Askeskin, apalagi ini mantan presiden," tandasnya. (lh/nrl)