"Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono harus meminta pertanggungjawaban pemerintah Malaysia atas terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM buruh migran Indonesia," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam rilisnya kepada detikcom, Kamis (10/1/2007).
Menurut Anis, kemenangan kasus Nirmala Bonat hanya untuk menyenangkan SBY menjelang kedatangannya. Masih banyak kasus-kasus buruh migran yang belum jelas seperti Ceriyati, termasuk juga aksi kekerasan dari pasukan RELA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Migrant Care meminta SBY mengamandemen MoU Indonesia dan Malaysia mengenai pekerja domestik yang dinilai melanggar HAM. Sebagai bentuk solidaritas, Migrant Care juga menyarankan agar SBY menolak pemberian gelar kehormatan oleh Malaysia.
"Migrant CARE mendesak Presiden SBY menolak gelar kehormatan Darjah Utama Seri Mahkota Negara selama Malaysia tetap membuat kebijakan-kebijakan yang melanggar HAM buruh migran Indonesia," pungkasnya. (fay/ana)











































