.webp)
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Komisi A, Bidang Hankam DPRD Riau, Hotman Manurung dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (8/1/2008) di Pekanbaru. Menurut Hotman, rencana untuk menggendakan hearing dengan pihak Lanud Pekanbaru ini sehubungan dengan terdapatnya 7 warga sipil dan dua di antaranya warga Singapura.
“Kita segara mengagendakan untuk melakukan dengan pendapat dengan Lanud Pekanbaru. Sebab, dalam kasus jatuhnya heli mereka, justru membawa warga sipil. Ini tidak lazim terjadi. Karena itu kita akan meminta penjelasan yang jujur kepada TNI AU," kata Hotman Manurung yang juga mantan polisi ini.
Menurut Hotman, boleh-boleh saja heli milik TNI membawa penumpang sipil. Tapi biasanya, penumpang sipil ini tentulah dalam kapasitas untuk kepentingan publik. Misalnya saja, heli TNI diperbantukan untuk mengevakuasi korban bencana alam atau membawa pejabat daerah untuk meninjau salah satu lokasi tertentu.
“Dalam kasus jatuhnya heli TNI AU Pekanbaru ini, justru membuat tanda tanya besar, mengapa ada warga sipil malah ada warga negara asing. Lagi pula, untuk penggunaan heli untuk warga sipil ini juga harus ada persetujuan dari pucuk pimpinan di Mabes TNI AU," Hotman.
Untuk mengungkap ada apa di balik penggunaan heli TNI AU oleh warga sipil yang notabenenya dari kalangan pengusaha asal Singapura itu, kata Hotman, dewan akan segara meminta keterangan dengan Komandan Lanud Pekanbaru.
“Kami berharap, dalam hearing nanti, Lanud Pekanbaru sebaiknya buka-bukaan saja. Kami sangat curiga, heli itu dibisniskan," kata Hotman.
Hotman juga kurang yakin atas keterangan Danlanud Pekanbaru, Kol Gandhara Olivenca, yang menyebut heli membawa warga sipil itu dalam rangka menumbuhkembangkan rasa kedirgantaraan.
“Yang betul sajalah. Masak iya, heli itu dalam rangka acara kedirgantaraan. Biasanya kalau cara kayak itu, ya paling tidak saat TNI AU berulang tahun. Kalaupun untuk menimbulkan rasa kedirgantaraan, masak membawa warga asing. Tidak masuk akal saja," kata Hotman. (cha/aba)
