KPK Cecar Dirjen ATR/BPN Terkait Mekanisme Penerbitan HGB

KPK Cecar Dirjen ATR/BPN Terkait Mekanisme Penerbitan HGB

Kurniawan Fadilah - detikNews
Kamis, 19 Nov 2026 11:23 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa Asnaedi selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) serta Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, terkait kasus suap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK mencecar keduanya soal wewenang sebagai Dirjen dalam mekanisme penerbitan sertifikat HGB.

"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU serta perannya selaku dirjen," terang jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

"Sedangkan untuk Saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," sambung dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain keduanya, penyidik juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang pada Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN, Muhammad Rizal. Budi menyebutkan, terhadap Rizal penyidik mendalaminya soal proses penerbitan HGB.

ADVERTISEMENT

"Kemudian Saksi MRZ dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku direktur," sebut Budi.

Pemeriksaan terhadap ketiganya dilakukan pada Rabu (18/11). Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).

Berikut daftar delapan tersangka dalam kasus ini:
1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF);
5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ);
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW);
8. Muhammad Fakhry (MF).

(kuf/ygs)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini