Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai konstitusi mewajibkan negara melindungi setiap warganya, termasuk dari ancaman penyakit. Menurutnya, lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) setiap tahun menunjukkan kesiapan negara menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim harus terus ditingkatkan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka diskusi bertema "Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan". Acara yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan Kobar Lawan Dengue dan MPR RI itu berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
"Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di tanah air," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rerie, sapaan akrabnya, ancaman kematian akibat DBD menjadi tantangan bagi Indonesia yang menargetkan bebas DBD pada 2030.
Rerie mendorong pemerintah menyusun peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim, disertai langkah pencegahan yang didukung semua pihak. Ia menilai pemanfaatan jejaring multisektor sangat penting dalam upaya pencegahan DBD.
Ketua Umum Kobar Lawan Dengue Suir Syam menjelaskan, Kobar hadir sebagai wadah kolaborasi multisektor untuk mencegah dan mengatasi dampak DBD. Menurutnya, setiap kematian akibat DBD harus menjadi pengingat bagi semua orang untuk memperkuat pencegahan.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono menegaskan, masyarakat sebisa mungkin perlu mencegah perkembangbiakan nyamuk karena dampaknya panjang, termasuk kematian akibat DBD. Ia menambahkan, Indonesia kini menjadi negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia sehingga komitmen pencegahan perlu diperkuat.
"Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030," ujar Dante.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi upaya Kobar membangun ruang dialog lintas sektor. Ia berharap setiap gagasan yang muncul tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi menjadi langkah konkret pencegahan DBD.
Nihayatul memaparkan, pada 2025 tercatat 161.752 kasus DBD di Indonesia dengan 673 kematian dan beban ekonomi Rp 8,7 triliun per tahun. Ia pun meminta partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam aksi pencegahan terus ditingkatkan secara konsisten.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyebut dampak iklim juga menjadi perhatian BMKG. Pada puncak musim hujan, katanya, biasanya penyakit diare dan DBD menyebar. Faktor iklim mempunyai kendali terhadap sebaran kasus DBD di Indonesia.
Ia memperkirakan perubahan iklim tahun ini memperluas sebaran vektor DBD hingga dataran tinggi. BMKG pun mendukung rencana aksi nasional pencegahan DBD lewat penyebaran informasi data iklim terkini.
Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Aditya Lia Romadona menjelaskan, kasus DBD di Indonesia dipengaruhi El Nino kuat. Puncak kasus berbeda di setiap provinsi, antara Oktober hingga April.
Menurut Aditya, perubahan iklim memengaruhi sebaran kasus DBD lewat efek panas, kondisi air, dan perilaku masyarakat. Ia mendorong pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kemenkes dan BMKG, dengan tindak lanjut yang berjenjang.
Peneliti OUCRU Indonesia Iqbal Elyazar memperingatkan adanya ancaman bila DBD masih dipandang sebagai masalah musiman. Penelitian pada 2018, kata Iqbal, menduga ada 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia.
"Sehingga saya tidak percaya bila infeksi dengue itu terjadi secara musiman," ujar Iqbal.
Saat ini, tegasnya, kita harus bersiap menghadapi potensi wabah DBD besar di masa depan.
"Kita punya waktu sampai 6 bulan ke depan untuk memberantas sarang nyamuk untuk menekan potensi penyebarannya. Kita harus menyerang ketika masih jentik," ujar Iqbal.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI Sumarjaya menilai, selain pengobatan, perlu dikembangkan surveilans berbasis masyarakat untuk mencegah penyebaran virus dengue.
Sumarjaya menilai sistem surveilans yang diterapkan saat ini sudah bagus karena hasilnya sejalan dengan fakta lapangan. Menurutnya, pengendalian dengue memerlukan upaya terpadu lewat intervensi pada lingkungan, vektor, dan manusia.
Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengungkapkan, pada 2014 dampak El Nino menyebabkan 14.000 kematian akibat wabah DBD. Pada 2025, kematian akibat DBD tercatat 672 jiwa, tetapi kasusnya masih mencapai ratusan ribu. Akibatnya, beban biaya pengobatan DBD yang ditanggung BPJS mencapai Rp 2 triliun per tahun.
Yan berharap ada cara baru yang lebih baik dan cepat untuk mendeteksi dan mengobati masyarakat yang terpapar virus dengue.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menilai fasilitas kesehatan hingga tingkat puskesmas perlu diperkuat agar mampu menangani kasus DBD dengan baik. Diagnosis dan deteksi dini harus ditingkatkan untuk menekan angka kematian.
Menurut Pungkas, pencegahan dan pengobatan yang lebih baik membutuhkan kerja sama semua pihak.
Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Dit. SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Heri Supriyanto menyebut perubahan iklim membuat penanggulangan DBD di Indonesia makin kompleks. Risiko dan wilayah paparan virus dengue semakin luas sehingga langkah kuratif saja tidak cukup, tetapi perlu langkah promotif dan preventif yang terkoordinasi. Untuk mengantisipasinya, Kemendagri memperkuat muatan perencanaan daerah dengan proses bottom up dalam pencegahan dan penanggulangan DBD.
Ketua Umum KIN Sri Rezeki Hadinegoro menyatakan, virus dengue endemis di Indonesia. Pada anak berumur satu tahun saja, sekitar 25 persen sudah terpapar.
Menurutnya, iklim mempercepat siklus telur menjadi nyamuk sehingga masa hidup nyamuk penyebar virus lebih panjang. Dengan kondisi itu, ancaman kasus DBD berpotensi meningkat. Sri mendorong pencegahan lewat vaksinasi dengan menjadikan vaksin DBD program nasional.
Diskusi tersebut dimoderatori Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar.
Hadir memberi sambutan di awal acara Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Harbuwono, Ketua Umum Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue dr. H. Suir Syam, M.Kes., MMR, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA.
Narasumber lainnya adalah Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, MSc, dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Aditya Lia Romadona, Ph.D, serta peneliti Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia Iqbal Elyazar, SSi, MPH, DPhil.
Sebagai penanggap hadir Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI Dr Sumarjaya, SMK, MM, MFP, CFA, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri Heri Supriyanto, SE, MSi, Ketua Umum Komite Imunisasi Nasional (KIN) Prof Dr Sri Rezeki Hadinegoro, dr SpA(K), serta Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas.
(ega/ega)
