×
Ad

Diskusi Panel Obligasi Daerah MPR, Dedi Mulyadi Tekankan soal Transparansi

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 19 Nov 2026 07:48 WIB
Foto: MPR
Jakarta -

Obligasi daerah dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan keterbatasan fiskal daerah.

Selain membuka sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), instrumen ini berpotensi memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang masyarakat berinvestasi dalam pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penerbitan obligasi daerah perlu ditopang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah daerah harus terbuka menjelaskan sumber pendapatan, penerimaan pajak, hingga penggunaan anggaran kepada publik.

"Kepercayaan publik itu sangat tinggi manakala pemimpin mau bercerita tentang kondisi pendapatan dan uang yang diperoleh dari masyarakat lewat pajak itu digunakan untuk apa," ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Hal tersebut disampaikannya pada diskusi panel bertajuk "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" dalam rangka Sarasehan Nasional. Kegiatan ini digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Kegiatan tersebut juga diisi penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Dedi pun mencontohkan pengalaman Jawa Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Ia mengungkapkan masyarakat kini ikut menyebarkan informasi mengenai manfaat pajak setelah merasakan perbaikan infrastruktur.

"Kita enggak ada billboard, enggak ada baliho, enggak ada reality show untuk kampanye membayar pajak. Semuanya yang menceritakan itu adalah warga sendiri lewat unggahan di media sosial," katanya.

Dedi menegaskan transparansi perlu diterapkan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas penerimaan pajak yang berasal dari wilayahnya serta pembagiannya.

Ia menyebut obligasi daerah sebagai salah satu harapan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Kesiapan Fiskal, Proyek, dan Perlindungan Investor

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengingatkan pemerintah daerah harus menghitung kemampuan fiskal secara cermat sebelum menerbitkan obligasi.

Ia pun mencontohkan perubahan pembagian penerimaan pajak di Jawa Timur yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi sebesar Rp 4,2 triliun.

Emil juga mengingatkan agar belanja pemerintah tidak serta-merta dinilai dari besar kecilnya belanja pegawai.

"Belanja pegawai, hampir 70 persen itu untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Guru, perawat, mereka bukan pemborosan. Mereka adalah investasi masa depan bangsa kita," ujarnya.

Ia menegaskan pembiayaan daerah harus diarahkan pada layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk transportasi publik seperti Trans Jatim.

Dari sisi regulasi, Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan penerbitan obligasi daerah harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari persetujuan DPRD, persetujuan Kementerian Keuangan dengan pertimbangan kementerian terkait, hingga pemenuhan ketentuan OJK.

"OJK adalah regulator dari pasar modal yang angle-nya itu adalah perlindungan terhadap investor publik," kata Made.

Ia menambahkan, pemerintah daerah wajib menyiapkan prospektus, laporan keuangan yang diaudit BPK, pendapat konsultan hukum, serta pemeringkatan obligasi.

Di sisi lain, Direktur Bank DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo menilai obligasi daerah semestinya menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar menggantikan berkurangnya dana APBD.

"Pembiayaannya harus berbasis pendapatan proyek. Tidak boleh nanti menggantungkan lagi ke APBD," ujarnya.

Ia pun mencontohkan proyek rumah sakit, transportasi, dan penyediaan air bersih yang dapat dirancang memiliki sumber pendapatan untuk membayar kewajiban obligasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang layak sekaligus membentuk tim khusus untuk mengelola rencana penerbitan dan kewajiban utang.

Menurutnya, proyek yang dibiayai obligasi tidak selalu harus menghasilkan pendapatan, tetapi harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Pemilihan proyek mana itu perlu menjadi perhatian dari sisi tim pemerintah provinsi yang akan menerbitkan obligasi daerah," katanya.

Juwita menjelaskan besaran kupon obligasi daerah dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain tingkat bunga obligasi pemerintah pusat dengan tenor sejenis, peringkat obligasi, penawaran penjamin emisi, dan kondisi pasar.

Karena itu, ia menilai pendampingan serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah penting agar penerbitan obligasi dapat dipersiapkan secara matang.




(ega/ega)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork