.webp)
Anggota DPR Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menanggapi keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurut dia, pengunduran diri itu lebih elegan dibanding Gibran harus diberhentikan melalui proses pemakzulan atau impeachment.
"Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," kata Sarifuddin Sudding kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
"Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudding merupakan salah satu anggota DPR yang ikut menandatangani usulan HMP pemakzulan Gibran. Ketua Fraksi PAN MPR tersebut mengatakan usulan HMP atau proses pergantian Wapres di MPR merupakan hal mendesak.
"Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita," ungkap Sudding.
Sudding menilai keputusan Gibran mengundurkan diri bisa menjaga stabilitas politik. Sebab, menurut dia, jika HMP digulirkan, akan ada konsekuensi hukum.
"Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR," jelas Ketua DPW PAN Sulawesi Tengah tersebut.
"Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban," imbuh Sudding.
Sudding mengatakan jabatan Wakil Presiden tak semata-mata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Namun dia mengatakan proses pencalonan dan pengisian jabatan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi," ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Prabowo Subianto dan MPR. Prabowo sendiri dengan berat hati menerima keputusan Gibran.
"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
