Andi Mattalata: Pemerintahan Medan Jangan Sampai Kosong

Jakarta - Penjemputan paksa dan penahanan walikota Medan dan wakilnya oleh KPK dipuji banyak pihak. Namun kekosongan pemerintahan di kota itu juga cukup mengkhawatirkan. Menkum HAM Andi Mattalata mewanti-wanti agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di kota itu.

Peringatan ini disampaikan Andi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/1/2008).

"Ada bagusnya pemerintahan jangan sampai vakum. Apalagi ini baru saja penyerahan DIPA, banyak hal harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan negara," kata dia.

Sepanjang sejarah, baru kali ini ada pasangan pucuk pimpinan daerah yang
secara bersamaan terpaksa meringkuk di tahanan. Sebelum ini hanya salah satu saja yang ditahan.

"Memang baru pertama kali ini ya keduanya ditahan Biasanya wakilnya tidak, atau salah satu. Banten dan Sulteng dulu gubernurnya, wakilnya tidak. Ini pertama kali," ujar Mattalata.

Tim penyidik KPK Kamis 3 Januari malam telah menjemput paksa Wakil Walikota Medan M Ramli dan menerbangkannya ke Jakarta. Ini terkait status hukum Ramli sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan APBD 2002-2006.

Atas kasus serupa Walikota Medan Abdilah juga berstatus tersangka. Ia sudah lebih dahulu mendekam di tahanan KPK.

(lh/umi)