"Ya saya kira mungkin begitu," ujar dia menjawab pertanyaan wartawan atas kemungkinan manuver politik PD, Jumat (4/1/2008), di Kantor Presiden, Jakarta.
Meski demikian, politisi senior Partai Golkar juga memberi penilaian yang positif. Pernyataan PD tersebut di sisi lain merupakan peringatan bagi para anggota kabinet. "Siapa tahu memang ada orang yang ke daerah 75% urusan partai, 25% urusan negara. Itu juga tidak boleh," ujar dia.
Menurut dia, pejabat pemerintah yang sedang melakuka kunjungan kerja ke daerah lalu menyempatkan menemui kader parpolnya merupakan hal yang lumrah. Bahkan merupakan langkah efisiensi waktu dan bukan mendompleng fasilitas dinas, sepanjang urusan negara tetap menjadi prioritasnya.
"Uang negara apa yang dipakai? Daripada dia bolak-balik. Ke daerah selesaikan urusan negara, pulang ke Jakarta. Besoknya berangkat lagi ke daerah khusus untuk urusan partai. Negara juga rugi dari segi waktu," papar Matalatta. (lh/asy)











































