Sisa Dana BKT Disarankan untuk Penanganan Banjir Jakarta

Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyesalkan anggaran APBD untuk proyek BKT tidak bisa diserap sepenuhnya. Bila anggaran tahun depan tidak bisa diserap seluruhnya, maka akan dialihkan ke proyek penangann banjir yang lain.

"Kita tadi mendengar anggaran Banjir Kanal Timur (BKT) yang tidak diserap sekitar Rp 400 miliar. Kalau itu kita anggarkan ke wilayah, penanganan banjir tentu sangat signifikan sekali," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendra Subroto dalam jumpa pers evaluasi akhir tahun di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/1/2008).

Anggaran pembebasan BKT 2007 yang bersumber dari APBD 2007 sebesar Rp 850 miliar, dan dari pemerintah pusat Rp 100 miliar. Sampai 31 Desember 2007, APBD yang telah direalisasikan sebesar Rp 499,1 miliar dan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 82, 33 miliar.

Dengan demikian, dana yang terserap Rp 600 miliar. Sisa anggaran yang ada adalah Rp 400 miliar.

Anggaran proyek BKT untuk 2008, lanjut Sayogo, dianggap masih terlalu besar proporsinya dari total anggaran penangan banjir yang hanya Rp 600 miliar. Padahal di 5 wilayah DKI masih butuh pembangunan untuk penanganan banjir seperti pembangunan saluran air dan dan polder.

"Ke depan, jangan ada lagi program-program yang tidak diserap. Duit sudah kecil. Nanti kita lihat 2008, apa Rp 400 miliar itu terserap semua. Kalau tidak mampu lebih baik dialihkan," imbuhnya.

DPRD DKI juga akan menentukan progaram aman yang menjadi prioritas penanganan banjir. "Bukan hanya eksekutif, Dewan juga berhak menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak," tambah Sayogo.

Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan, proyek BKT masih terganjal pembebasan lahan. Sampai akhir tahun 2007, baru sekitar 70 persen yang sudah dibebaskan.

"Yang 30 persen kita selesaikan akhir tahun ini. Kalau lebih cepat lebih baik," ujar pria yang akrab disapa Foke ini di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta. (nvt/nrl)