HS Dillon yang mantan anggota Komnas HAM itu mengenakan kemeja biru muda yang dibalut jas warna krem dan berdasi garis-garis biru.
Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Artha Theresia, pria keturunan India itu menjelaskan sejumlah kebijakan pertanian yang terkait dengan beras dan Bulog.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu JPU Kuntadi bertanya, "Mana yang lebih penting, beras tentang politik atau beras tentang perut rakyat?"
"Urusan perut rakyat adalah tindakan politik," jawab Dillon.
Menurut staf ahli Mentan bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas pada 1990 hingga 1996 ini, kebijakan Kepala Bulog harus dipertanggungjawabkan oleh dewan pengawas yang diangkat oleh pemerintah.
"Biasanya dipilih oleh orang yang mempunyai kemampuan dalam hal beras atau pengadaan," kata Dillon.
Bulog, lajut Dillon, bertugas menjaga stabilitas harga beras. Stok mininum beras dalam negeri adalah 1 juta ton.
"Parameter 1 juta ton itu keluarnya sebelum Pak Harto turun. Sekitar tahun 1997," imbuh Dillon.
Menurut Dillon, stok beras tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Hal itu karena setelah reformasi, pemerintah mengacu pada pandangan IMF dan Bank Dunia untuk menurunkan harga beras. Namun hal itu dilakukan tanpa memberi insentif pada petani.
"Strategi kita kurang baik dalam kedaulatan pangan," ujar pria kelahiran 1945 ini.
(nik/nrl)











































