Memang belum mencapai 20 persen dari APBN sebagaimana amanah UUD 1945. Tapi setidaknya besaran itu wujud komitmen pemerintah memprioritas perbaikan kualitas dan akses pendidikan di Tanah Air.
Dephan dengan pagu anggaran Rp 36,4 trilyun duduk di peringkat dua. Barang belanja utama departemen ini adalah pengadaan dan peremajaan alutsista untuk mendongkrak kekuatan TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agak mengherankan adalah nilai DIPA bagi Depbudpar yang Rp 1,2 trilyun. Entah bagaimana nanti nasib program Visit Indonesia Year 2008 dengan pagu belanja pas-pasan itu.
Pagu belanja Kementrian Negara Koperasi dan UKM juga pas-pasan. Hanya Rp 1,1 trilyun yang dianggarkan untuk revitalisasi koperasi dan sektor UKM tahun ini.
Sedangkan pagu belanja lembaga negara non-departemen, MA adalah terbesar ke dua. Lembaga peradilan tertinggi RI yang berkeras menolak rencana audit BPK dan berat hati untuk tranparan pada Depkeu ini mendapat anggaran Rp 6,4 trilyun.
Nilai itu hanya terpaut sedikit dengan BRR yang bertugas gerakan kembali kehidupan di Nias dan NAD pasca tsunami. Untuk pekerjaan seberat itu pagu anggaran belanja 2008 BRR hanya Rp 7 trilyun.
Bandingkan pula dengan BPLS yang pagu belanjanya tahun ini yang cuma Rp 1,1 trilyun. Sedikit di atas BIN (Rp 1 trilyun) dan di bawah DPR (Rp 1,8 trilyun).
(lh/ary)











































