Bhutan Berhasil Gelar Pemilu Demokratis untuk Pertama Kali

Bhutan Berhasil Gelar Pemilu Demokratis untuk Pertama Kali

- detikNews
Senin, 31 Des 2007 22:45 WIB
Sarpang - Kerajaan terpencil di Himalaya, Bhutan, untuk pertama kalinya menggelar Pemilu. Pemilu ini menandakan perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut menuju demokrasi konstitusional.

"Pencoblosan telah berakhir dengan respons yang luar biasa," kata Ketua KPU Bhutan Dasho Kunzang Wangdi melalui telepon dari ibukota Bhutan, Thimpu, seperti dilansir AFP, Senin (31/12/2007).

"Pemilu ini merupakan awal positif bagi demokrasi dan tidak ada masalah yang dilaporkan," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemilu ini untuk memilih 25 anggota Majelis Nasional yang merupakan majelis tinggi di Parlemen. Namun pencoblosan yang berlangsung di penghujung tahun 2007 ini baru memilih 15 kursi di antaranya. 5 Kursi baru dicoblos akhir Januari 2008 mendatang dan 5 lagi dipilih oleh raja.

Hasil Pemilu diharapkan akan keluar Senin tengah malam waktu setempat atau Selasa dinihari. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan mesin elektronik.

Pemilu ini menandakan peralihan dramatis Bhutan setelah raja terdahulu Jigme Singye Wangchuck mewariskan tahta ke putranya yang merupakan lulusan Oxford, Inggris, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck pada Desember 2006. Jigme Khesar kemudian langsung melansir rencana mengenalkan konstitusi dan menggelar Pemilu.

"Sejujurnya, kami menginginkan kerajaan tetap berlanjut. Namun raja telah memutuskan untuk mengenalkan demokrasi, sehingga tak ada pilihan dan kami berdoa semoga sistem baru ini bekerja dengan baik," ungkap seorang pendeta yang mengenalkan dirinya sebagai Tshering.

Terdapat dua pertiga dari 313 ribu pemilih tercatat di kerajaan Budha yang berpopulasi 700 ribu orang itu. Namun belum ada hasil sementara yang bisa menunjukkan tingkat partisipasi pemilih. Anggota kerajaan dan orang-orang yang terkait dalam institusi agama tidak dibolehkan memilih.

15 Kursi Majelis Nasional diperebutkan 41 kandidat dari 15 distrik. Anggota Majelis Nasional ini tidak boleh berasal dari partai politik. 75 Kursi untuk majelis rendah yang berasal dari partai politik baru dipilih pada Februari atau Maret 2008 nanti. (aba/aba)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini