Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dia menilai belanja negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bamsoet seusai menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Bamsoet menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.
"Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini adalah modal besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat," ujar Bamsoet.
Waketum Golkar ini mengatakan APBN punya peran strategis dalam menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi perbaikan nyata. Dia menekankan APBN perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan data, pendapatan negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.341,7 triliun atau tumbuh 25,5%. Sementara itu, penerimaan pajak tercatat Rp 1.607,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 492,3 triliun.
Kemudian belanja negara tercatat Rp 2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen. Angka itu, kata dia, mencerminkan kapasitas negara yang semakin kuat dalam membiayai agenda pembangunan.
"Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir sebagai instrumen yang memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat," kata Bamsoet.
Mantan Ketua MPR RI ini mengatakan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang terjaga. Menurutnya, APBN bisa terus menjadi instrumen yang kredibel jika dilakukan dengan disiplin anggaran dan belanja yang semakin berkualitas.
"Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan antara keberanian membiayai pembangunan dan kehati-hatian menjaga kesehatan fiskal. Ini penting agar Indonesia mampu terus tumbuh, sekaligus memiliki ketangguhan menghadapi berbagai perubahan global," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi. Proyeksi subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 mencapai Rp 525,9 triliun.
Bamsoet meminta pemerintah memperbaiki data penerima subsidi dan mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG. Hal itu, menurutnya, agar bantuan lebih tepat sasaran.
"Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional," tegas Bamsoet.
Simak Video "Video: Aturan WFH Siap Diluncurkan, RI Masuki Mode Siaga?"
(amw/imk)