Menko PMK Tekankan Penanganan Karhutla Sifatnya Nasional: Terlepas dari Status

Menko PMK Tekankan Penanganan Karhutla Sifatnya Nasional: Terlepas dari Status

Adrial Akbar - detikNews
Kamis, 22 Okt 2026 11:19 WIB
Menko PMK, Sugiono, Kamis (22/10/2026).
Menko PMK, Sugiono, Kamis (22/10/2026). (Adrial/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia terus berupaya maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya yang dilakukan dikatakan bersifat terpusat.

"Bahwa upaya-upaya masif yang dilakukan oleh pemerintah terus dilakukan, khususnya di daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang mengalami kejadian ataupun karhutla," kata Sugiono dalam konferensi pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Sugiono menyebut pemerintah pusat juga telah mengirim bantuan ke pemerintah daerah dalam penanganan karhutla ini. Terkait kenapa belum ditetapkan bencana nasional, Sugiono menegaskan penanganan karhutla bersifat nasional apa pun statusnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di mana juga tadi juga saya sampaikan bahwa pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang terdampak. Jadi terlepas dari status, saya kira upaya yang kita lakukan adalah upaya yang sifatnya nasional. Itu yang pertama," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Sugiono menegaskan pemerintah tidak lambat menangani karhutla ini. Dia menjelaskan karhutla belum usai karena banyak faktor lain, salah satunya kondisi alam.

"Kalau dibilang tadi lambat, saya kira pemerintah tidak lambat. Banyak faktor yang menyebabkan keadaan ini masih berlangsung. Selain kondisi kekeringan akibat El Nino yang juga berpengaruh, tetapi yang terbesar adalah bahwa karhutla ini merupakan suatu keadaan yang pemicu utamanya adalah aktivitas manusia," tuturnya.

Sugiono menuturkan kolaborasi antarpihak diperlukan untuk menangani karhutla ini. Dia menyebut pemerintah juga akan berkolaborasi dengan dunia akademik dalam penanganan karhutla.

"Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai unsur yang ada, baik itu pemerintah, dalam hal ini BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, kemudian masyarakat setempat, dan juga relawan-relawan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mengatasi semua ini," imbuhnya.

Simak Video 'Parlemen Malaysia Protes Soal Karhutla Pakai Bahasa Jawa':

(ial/dwr)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini