Kasak-Kusuk Di Menit Terakhir

Jakarta - Sore itu, gemuruh tepukan membahana di ruang Paripurna DPR. Setelah sempat tegang beberapa saat akhirnya interpelasi disetujui secara aklamasi. Padahal sebelumnya, keputusan interpelasi tersebut akan menggunakan mekanisme voting.

Tapi setelah melalui lobi selama kurang lebih sepuluh menit, seluruh wakil fraksi menyetujui secara aklamasi. "Ini bentuk musyawarah untuk mufakat yang sangat luar biasa," begitu kata Soetardjo Soerjogoeritno seusai memimpin sidang, 4 Desember lalu.

Peristiwa ini mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah parlementer di Indonesia. Setidaknya sejak reformasi bergulir di republik ini. Sebab semua fraksi di DPR secara aklamasi sepakat mengusung interpelasi BLBI-KLBI pada sidang paripurna.

Tapi prestasi gemilang itu justru disambut biasa-biasa saja oleh beberapa kalangan. "Terus terang, saya khawatir dengan sikap DPR terkait interpelasi BLBI," kata Faisal Basri, ekonom dari Universitas Indonesia (UI).

Ia pun curiga kemauan untuk mengungkap kasus skandal BLBI, hanya akal-akalan DPR untuk mencari dana menjelang Pemilu 2009 oleh partai-partai tertentu. Alasannya, jika dilihat alokasi dana yang disalurkan pada masa itu paling banyak diterima bank-bank pemerintah. Herannya, tidak satupun bankir bank tersebut yang masuk penjara.

Kalau mau adil, kata Faisal, semua pengemplang BLBI yang tidak melaksanakan kewajiban membayar kepada negara, termasuk bank pemerintah juga masuk penjara. Sebab uang BLBI yang disalurkan ke bank plat merah nilainya mencapai Rp 285 trilyun. Angka ini jauh lebih besar dibanding uang yang disalurkan ke bank-bank swasta yang jumlahnya sebesar Rp 100-an triliun.

Pola yang diambil DPR pun dinilai sudah basi. Sebab selama ini cara berpikir yang ditawarkan para politisi oleh kekuatan-kekuatan politik sebetulnya tidak akan dapat menyelesaikan masalah.

Tudingan itu langsung dibantah Drajat Wibowo, salah seorang penggagas interpelasi. Menurutnya, jika memang ada main mata, kenapa partai-partai besar yang sebelumnya menolak belakangan menyetujui."Kalau untuk kepentingan dana kampanye. Kenapa PDIP dan Golkar setuju interpelasi?" kata Drajat.

Ia mengatakan, tujuan interpelasi adalah untuk mendorong pemerintah benar-benar serius menangani para obligor yang nakal dan tidak kooperatif.

Hal sama juga dikatakan Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar. Priyo, yang sempat mondar-mandir di menit-menit akhir mengaku berupaya agar interpelasi BLBI ini bisa gol. Dengan demikian kasusnya bisa diselesaikan secara baik dan tepat oleh pemerintah.

Menurut Priyo, FPG berharap pemerintah akan serius mengejar para obligor nakal yang tidak melunasi utang. Sementara yang kooperatif harus diperlakukan dengan baik. "Yang penting uang rakyat bisa diselamatkan," ujar Priyo saat dihubungi lt;bgt;detikcomlt;/bgt;.

Kata Priyo, Golkar sudah terlanjur basah mendukung hak interpelasi BLBI dan tidak akan mundur dari penggunaan hak memanggil SBY ke DPR untuk menjelaskan kasus tersebut. Dengan kata lain, Priyo mengaku siap dengan konsekwensinya terhadap dukungan tersebut. Apalagi ia mengaku sebelum melangkah sudah dapat dukungan dari bosnya di Golkar, Jusuf Kalla.

Namun masuknya kasus BLBI ke ranah politik, tetap saja ada risiko. Sebab sepanjang perjalanan kasus BLBI, begitu banyak politisi yang terlibat dalam masalah ini. Hasilnya, kasus yang telah berjalan sepuluh tahun tersebut, tak kunjung selesai

Patra Mirza Zein dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, jika interpelasi BLBI dibawa ke wilayah politik akan menimbulkan perdebatan tidak ada habis-habisnya. Seharusnya, kata Patra, proses hukum didahulukan. Sebab itu yang ditunggu-tunggu masyarakat.

"Interpelasi dari DPR itu bagus, tapi ada atau tidak interpelasi seharusnya yang diutamakan adalah proses hukumnya dan rasa keadilan masyarakat akan terpenuhi," kata Ketua Badan Pengurus YLBHI ini kepada Rizal Maslan dari lt;bgt;detikcomlt;/bgt;.

Upaya hukum bertujuan agar kasus ini jadi terang-benderang dan uang yang dikemplang bisa balik lagi. Sehingga bisa menutup peluang bagi kelompok-kelompok tertentu yang selama ini mencari untung dari masalah BLBI. (ddg/iy)