Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat perlindungan hak pekerja. Tak hanya itu, Pemprov Jabar menyiapkan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak PHK kembali memperoleh pekerjaan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK selama Januari hingga September 2026. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Jabar untuk tidak hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga memperluas akses terhadap kesempatan kerja baru.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar mengatakan, Pemprov Jabar berupaya memastikan hak pekerja tetap terpenuhi melalui fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya tersebut juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan deteksi dini untuk mencegah persoalan hubungan industrial berkembang menjadi konflik.
Menurutnya, penyelesaian melalui dialog menjadi salah satu langkah yang ditempuh ketika muncul permasalahan hubungan industrial. Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja yang terdampak PHK tetap dapat mengakses manfaat jaminan sosial.
"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kim dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Di samping memastikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK, Pemprov Jabar juga berupaya membantu pencari kerja menemukan peluang pekerjaan baru. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi Nyari Gawe yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe mencatat 704.121 pencari kerja dan melibatkan 714 perusahaan. Platform tersebut menyediakan 24.085 lowongan kerja, dengan 1.209 pelamar tercatat telah diterima bekerja.
Upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan juga dilakukan melalui program Bursa Kerja Online yang disiarkan langsung bersama Gubernur Jawa Barat melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial. Hingga 9 Oktober 2026, program tersebut telah berjalan dalam empat edisi dengan melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.
Selain memperluas akses informasi dan penempatan kerja, Pemprov Jabar mendorong peningkatan keterampilan agar tenaga kerja memiliki bekal untuk bersaing di pasar kerja.
Disnakertrans Jabar menyelenggarakan pelatihan berbasis kejuruan di berbagai bidang, meliputi otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, dan pembuatan konten digital.
Pelatihan melalui Mobile Training Unit turut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.
Pemprov Jabar juga mengembangkan pelatihan kewirausahaan sebagai alternatif bagi pekerja terdampak PHK maupun pencari kerja lainnya untuk membangun usaha mandiri.
(anl/ega)









































