Rizal Ramli Imbau Jangan Pilih SBY-JK pada Pemilu 2009

Jakarta - 3 Tahun lebih rakyat Indonesia berada di bawah kepemimpinan SBY-JK, namun masyarakat justru semakin mengalami kesulitan akibat naiknya beberapa kebutuhan pokok.

Di sisi lain tidak ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian SBY pernah menegaskan kondisi saat ini dinilai on the track.

Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, mengimbau masyarakat untuk tidak memilih SBY-JK lagi pada pemilu 2009. Menurut dia kondisi rakyat justru semakin sulit dalam on the track.

"Rakyat kita saat ini lebih sulit dari 10 tahun lalu. Pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, semua kebutuhan pokok malah naik. Kalau SBY bilang ini on the track, pemilu 2009 rakyat tidak pantas lagi memilih SBY-JK. Harus ada pemimpin baru," kata Rizal Ramli.

Hal itu disampaikan doktor berusia 54 tahun ini saat menyampaikan orasi politik dalam refleksi akhir tahun di Gedung JMC, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2007).

Menurut Rizal, Indonesia telah menjadi negara kapitalis yang lebih dari negara kapitalis sesungguhnya yaitu Amerika Serikat karena tidak ada rencana yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara beban ekonomi semakin tinggi akibat seluruh mekanisme diserahkan kepada pasar sehingga hanya dapat dinikmati oleh elit tertentu. Mayoritas rakyat menengah ke bawah semakin terpuruk.

"Negara kapitalis saja masih memberikan santunan dan beasiswa ke mahasiswa berprestasi. Di negeri ini jangan harap bisa kuliah jika tidak punya modal yang cukup," ujar ekonom tersebut.

Rizal menilai, selama 3 tahun memimpin, SBY-JK banyak menggadaikan aset-aset bangsa seperti sumber gas dan minyak bumi. Aset itu seharusnya dapat menyejahterkan rakyat, tapi justru diberikan kepada  pihak asing.

Selain itu pemerintah SBY-JK paling vulgar merekayasa angka statistik mengenai kemiskinan dan pengangguran.

"Zaman Pak Harto saja yang otoriter hanya dua kali yang melakukan rekayasa statistik. Tapi saat ini paling vulgar merekayasa statistik. Ke depan perlu pemimpin baru. Pemerintah saat ini gagal menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran serta tidak memenuhi janji-janji politiknya," pungkas pria kelahiran Padang ini. (ptr/nrl)