.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di empat daerah. Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengawal pengoperasian KDKMP di 10.070 titik selama delapan hari.
Empat lokasi yang dikunjungi yakni Bumisari di Natar, Lampung Selatan; Sobokerto di Boyolali, Jawa Tengah; Sonorejo di Kediri; serta Tambakrejo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam kunjungan pada Kamis (15/10) tersebut, Zulkifli berdialog dengan warga, pengurus, dan manajer koperasi. Ia juga memeriksa ketersediaan barang serta kesiapan layanan yang disediakan, mulai dari sembako, LPG, dan pupuk hingga layanan keuangan serta pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setiap KDKMP di lokasi yang ditinjau juga dilengkapi satu truk, satu mobil pikap, dan dua kendaraan roda tiga atau bentor. Kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan fungsi koperasi sebagai penyerap hasil produksi atau offtaker.
"Koperasi Merah Putih harus memberi manfaat yang langsung dirasakan warga. Harga yang terjangkau dan barang yang mudah diperoleh akan membantu warga desa, petani, termasuk pedagang kecil, sekaligus menggerakkan ekonomi desa," ucap Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Bumisari di Lampung Selatan Layani Ribuan Warga Lewat KDKMP
KDKMP Bumisari melayani sekitar 8.002 jiwa dengan menyediakan berbagai layanan keuangan dan kebutuhan masyarakat. Melalui layanan BRILink, warga dapat melakukan setor dan tarik tunai.
Kerajinan dan produk UMKM desa didorong untuk dipasarkan melalui gerai dan bazar KDKMP. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa.
Kerajinan dan produk UMKM desa turut didorong untuk dipasarkan melalui gerai dan bazar KDKMP. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa.
KDKMP Bumisari juga disiapkan sebagai titik penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Oktober-Desember yang direncanakan mulai pekan ini.
Secara nasional, bantuan tersebut menyasar sekitar 33,2 juta masyarakat dengan alokasi 30 kilogram beras untuk tiga bulan. Program ini mendukung ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan, sekaligus membantu mengantisipasi dampak musim kemarau.
Sesuai ketentuan program, bantuan pangan gratis diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 dan 2. Selain itu, sekitar 1 juta ton beras dialokasikan untuk bantuan pangan dan intervensi pangan bersubsidi.
Beras bersubsidi tersebut dapat dibeli masyarakat di KDKMP dengan harga Rp12.500 per kilogram sesuai skema penyaluran yang berlaku.
Selain menjadi lokasi peninjauan Menko Pangan, KDKMP Bumisari di Natar juga merupakan salah satu dari lima KDKMP yang dipantau Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran.
KDKMP Sobokerto Buka Akses Pupuk dan Pasar bagi UMKM
Dalam kunjungan ke KDKMP Sobokerto, Menko Pangan didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. KDKMP Sobokerto melayani sekitar 6.700 jiwa dengan transaksi warga yang terutama mencakup minyak goreng dan sembako.
Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, koperasi ini turut memfasilitasi akses pupuk dan pemasaran produk usaha lokal. Produk UMKM yang dipasarkan di antaranya keripik berbahan tulang ikan khas Sobokerto.
Peran koperasi dalam mendorong perekonomian desa juga menarik minat warga setempat untuk terlibat langsung dalam pengelolaannya. Keterlibatan warga dalam pengelolaan koperasi terlihat dari pilihan Manajer KDKMP Sobokerto, Desi Sari, untuk bergabung meskipun sebelumnya telah bekerja di sektor swasta.
"Saya mendapat beasiswa dari negara untuk menempuh pendidikan magister. Sebenarnya, saya sudah bekerja di swasta. Namun, ketika ada kesempatan membangun desa sendiri melalui KDKMP, saya merasa ini menjadi panggilan untuk ikut membangun desa," ujar Desi.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Warga Sonorejo Menantikan KDKMP dengan Harga Lebih Murah
Harapan masyarakat terhadap harga yang lebih terjangkau juga terlihat di KDKMP Sonorejo, Kediri. Koperasi ini melayani sekitar 7.563 penduduk dengan menyediakan produk yang banyak diminati, antara lain minyak goreng, sabun mandi, dan sabun cuci.
Minat warga terhadap koperasi bahkan terlihat sebelum gerai mulai beroperasi. Manajer KDKMP Sonorejo, Keril mengatakan warga telah menanyakan kapan koperasi mulai berjualan setelah mendengar kabar mengenai harga barang yang lebih murah.
"Kalau saya bertemu warga, mereka bertanya-tanya kapan KDKMP buka. Mereka sudah mendengar barang-barangnya dijual dengan harga lebih murah," tutur Keril.
Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata turut mendampingi Zulkifli dalam kunjungan ke KDKMP Sonorejo.
KDKMP Tambakrejo Tawarkan Harga Terjangkau bagi Pedagang Kecil
Manfaat harga yang lebih terjangkau juga dirasakan pelaku usaha kecil di KDKMP Tambakrejo, Sidoarjo. Koperasi ini melayani wilayah dengan sekitar 16.216 penduduk. Gerai sembako, obat, pupuk, dan klinik tengah disiapkan, sementara persediaan kebutuhan pokok, pupuk, dan LPG telah tersedia.
Warga Tambakrejo, Sumarti yang sehari-hari berjualan makanan, mengaku memperoleh keuntungan dari harga barang yang ditawarkan koperasi. Menurutnya, harga yang setara dengan harga grosir membuat pedagang kecil dapat membeli barang dalam jumlah terbatas dengan biaya yang lebih terjangkau.
"Harga di KDKMP jauh lebih murah, seperti harga grosir, meskipun kami hanya membeli sedikit. Ini sangat menguntungkan pedagang kecil seperti kami," ucapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli didampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Berbagai temuan di sejumlah daerah tersebut menjadi bagian dari evaluasi awal pelaksanaan operasionalisasi KDKMP. Zulkifli mengatakan pengawalan akan terus dilakukan karena operasionalisasi KDKMP masih tergolong baru dan pelaksanaannya dapat menghadapi berbagai kendala.
"Kami akan terus mengawal kesiapan gerai, kelancaran pasokan, akses pupuk bagi petani, dan pengembangan usaha lokal. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah penting agar koperasi dapat beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat," pungkas Zulkifli.
Secara nasional, per 12 Oktober 2026, sebanyak 23.000 gedung KDKMP telah selesai dibangun dan 28.626 manajer telah direkrut. Pemantauan di 10.070 titik selama delapan hari menjadi langkah untuk memastikan kesiapan operasional koperasi, mulai dari distribusi kebutuhan masyarakat hingga penyediaan layanan dan pemasaran produk desa.
