.webp)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima rombongan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakat (GMKR) beserta mantan Wamenkumham Denny Indrayana di DPP PKS. Mereka mendorong adanya upaya lanjutan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi perihal ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan itu berlangsung di DPP PKS, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026) pagi. Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebutkan Denny Indrayana dan koalisi masyarakat sipil menyampaikan aspirasinya perihal polemik ijazah Gibran.
"Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan merebut kedaulatan kedaulatan rakyat ya PMKR dipimpin oleh Pak Marwan Batubara dan seluruh tim yang hadir, terima kasih atas kehadirannya menyampaikan aspirasi, tukar gagasan, pandangan terkait kondisi terkini, kalau kami kemarin menyebutnya sebagai ijazah gate ya, karena ini sangat penting sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan persyaratan ijazah dari waktu itu calon wakil presiden ya, Saudara Gibran," kata Kholid saat konferensi pers di DPP PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan diskusi berlangsung hangat. Ia menegaskan PKS menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"PKS sebagai partai politik yang juga memiliki wakil rakyat di DPR RI tentu memiliki kewajiban konstitusional demokrasi untuk menerima aspirasi dari masyarakat, kami menjembatani ya, aspirasi publik yang datang kepada kami, karena saat ini fraksi di DPR RI sedang reses, maka kami menerimanya di DPP Partai Keadilan Sejahtera," ucap dia.
Kholid memastikan PKS siap menjadi jembatan atas aspirasi yang disampaikan publik. Khususnya, kata dia, berkaitan dengan putusan MK soal Gibran.
"Jadi kami tegaskan yang pertama, PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik terkait berbagai permasalahan bangsa, khususnya dari putusan Mahkamah Konstitusi ini mengenai ijazah gate. Kami menyadari bahwa perhatian publik, aspirasi publik penting untuk kami dengar dan kami teruskan sesuai dengan konstitusi bahwa DPR RI juga memiliki hak-hak konstitusionalnya untuk menindaklanjutinya," jelas dia.
Kholid juga meminta Fraksi PKS di DPR menindaklanjuti putusan MK dengan berkomunikasi dengan fraksi lainnya.
"Dan permasalahan ini memiliki dasar untuk ditindaklanjuti secara konstitusional di DPR RI sesuai dengan fungsi kewenangannya. Kemudian yang kedua, kami juga meminta dari Fraksi DPR RI di PKS, khususnya untuk terus membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi DPR RI lainnya. Tentu kita mencari jalan terbaik bagi bangsa untuk menegakkan marwah kelembagaan negara kita," imbuh dia.
Denny Dorong PKS Makzulkan Gibran
Sementara itu, Denny Indrayana juga berbicara perihal ijazah Gibran. Ia awalnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar persoalan ijazah gate.
"Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas bahwa wakil presiden kita itu tidak layak, tidak memenuhi syarat. Tapi persoalannya sebenarnya tidak sesederhana ijazah. Makanya dalam beberapa kesempatan saya katakan persoalannya bukan ijazah, tapi tidak sah. Karena itu sebenarnya, kalau saya diberi kesempatan untuk memberi masukan ke teman-teman PKS, ini bukan ijazah gate, kalau boleh. Karena persoalannya tidak semata-mata soal ijazah," ucap dia.
Denny mengatakan ini merupakan persoalan cacat administratif dan cacat manipulatif yang terstruktur dan sistematis.
"Cacat manipulatif Pasal selundupan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dilakukan dengan cara-cara terstruktur sistematis terencana," ujar dia.
Karena itulah, dia menekankan harapan pada PKS untuk mulai bergerak menggulirkan pemakzulan Gibran, meski ia memahami berat untuk memakzulkan Gibran.
"Harapan pada PKS itu tidak kecil. Kita tadi ditanya, apakah memungkinkan. Kan berat sekali itu kalau sampai pemakzulan di MPR 2/3, 3/4. Kalau tidak ada yang mulai, nggak ada yang bergerak. Kenapa kita memulai di MK, apakah kita yakin kita akan menang di MK? Enggak juga sih. Harapan yang menyebabkan kita bergerak. Jadi butuh dua fraksi, sekarang belum ada," ucap dia.
"Ya bismillah setelah ini akan PKS gitu, memecahkan telur. Setelah itu fraksi yang lain bergerak. Kalau dilihat pergerakan semakin besar, momentumnya dapat, politik itu kadang-kadang bukan masalah hitung-hitungan matematis, tapi pertemuan beberapa momentum dan kepentingan. Ini semuanya wait and see. Bagaimana menunggu presiden, bagaimana melihat pimpinan koalisi itu ke Prabowo, Gerindra. Padahal beliau wait and see juga, bagaimana partai-partai. Kalau semuanya wait and see ibarat pertandingan sepak bola, ini nunggu di depan gawang ini. Akhirnya nggak ada yang nendang," lanjutnya.
Terakhir, dia berharap PKS bisa jadi inisiator pemakzulan. "Jadi mudah-mudahan PKS hari ini bisa menjadi salah satu inisiator. Kita nggak perlu koboi ya, Pak. Kita perlu politisi-politisi yang dengan hati berani melihat bahwa Pilpres 2024 kemarin itu betul-betul potret telanjang kecurangan yang menyebabkan kita mendapatkan musibah bencana nasional," imbuh dia.
(maa/knv)
