.webp)
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) merespons sejumlah relawan serta masyarakat yang menyatakan mundur dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional (TN) Tanjung Puting, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kemenhut mengatakan pihaknya masih terus mengintensifkan pemadaman.
"Kami memahami beratnya kondisi yang dihadapi tim di lapangan, terutama karena luasnya wilayah terdampak, sulitnya akses menuju titik api, serta karakteristik lahan gambut yang menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dilansir Antara, Senin (12/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) yang bertugas di Kotawaringin Barat menyampaikan keputusan mundur dari kegiatan pemadaman di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting.
Dalam pernyataan di media sosial, perwakilan dari para relawan tersebut mengaku memutuskan menarik diri karena merasa upaya mereka untuk melakukan pemadaman karhutla tidak didukung secara maksimal. Sementara itu, mereka sudah mengerahkan kemampuan dalam pemadaman.
Ristianto menyampaikan sejak 9 September 2026 pihaknya telah mengajukan pemadaman melalui udara menggunakan water bombing. Operasi water bombing sempat dilakukan pada 20-22 September 2026.
Dia menjelaskan saat itu kebakaran belum sepenuhnya terkendali meski sudah dipadamkan dengan water bombing. Kemudian, pihak TN Tanjung Puting kembali menyampaikan permohonan operasi water bombing pada 2 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan dan surat susulan pada 9 Oktober 2026 untuk penambahan sasaran di wilayah Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.
Tebalnya kabut asap menjadi kendala pemadaman karena menyebabkan keterbatasan jarak pandang. Kondisi tersebut, katanya, perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan operasi helikopter demi keselamatan penerbangan.
"Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar dukungan pemadaman udara dapat dilaksanakan sesuai kondisi operasional yang memungkinkan," kata Ristianto.
Dia menyampaikan Kemenhut sudah mengerahkan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) serta penambahan dukungan anggaran, pengadaan sarana dan prasarana pemadaman untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan serta pemantauan intensif dan evaluasi upaya pengendalian.
Pemadaman Karhutla di Tanjung Puting dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku wisata di sekitar kawasan.
"Kami menyadari bahwa penanganan kebakaran hutan pada ekosistem gambut membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak. Kementerian Kehutanan terus berupaya memperkuat penanganan, dengan prioritas pada keselamatan personel, pengendalian kebakaran, serta perlindungan kawasan konservasi dan habitat satwa liar, khususnya orang utan di Taman Nasional Tanjung Puting," katanya.
Lihat juga Video: Medan Sulit, Pemadaman Kebakaran TNBTS Dilakukan dengan Water Bombing
