.webp)
Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah yang telah disetujui DPR ini diiringi dengan penunjukan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai pergantian pucuk pimpinan Polri ini sangat menarik karena dilakukan dalam satu paket yang saling melengkapi.
"Komjen Wahyu adalah Akpol angkatan 1992, dua tingkat di atas Jenderal Suyudi. Ini kombinasi yang saling melengkapi," kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Said, Presiden Prabowo tampaknya menginginkan kepemimpinan muda yang mampu menyegarkan budaya di kepolisian. Namun, Kapolri muda tetap perlu didampingi sosok senior untuk fungsi kepenasihatan dan dukungan yang solid.
Harapan penyegaran itu pun langsung dijawab cepat oleh Jenderal Suyudi. Kurang dari 24 jam sejak diangkat, ia langsung merotasi 88 perwira tinggi, termasuk 19 Kapolda.
"Sebagian di antaranya para perwira muda seangkatan atau setingkat di atasnya. Artinya, rising star Jenderal Suyudi juga ikut mengorbitkan bintang-bintang muda lainnya di jajaran kepolisian," ungkap Said.
Meski demikian, Said mengingatkan bahwa rotasi strategis ini baru tahap awal. Masih ada setumpuk agenda menanti, mulai dari pembenahan tata kelola, struktural, hingga kultural yang jika diterjemahkan bisa menjadi program aksi berjilid-jilid.
Membaca Isu Strategis
Lebih lanjut, Said menyoroti dua pernyataan penting Jenderal Suyudi saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI. Pertama, komitmen kuat terhadap pembenahan tata kelola pelayanan.
"Bagi korban, laporan polisi adalah harapan negara hadir. Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari tahu melalui akses informal kepada penyidik," kata Said menirukan ucapan Suyudi.
Said menilai, mewujudkan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan rakyat tidaklah semudah membalik telapak tangan. Terlebih, selama ini pelayanan hukum sering kali dianggap kemewahan hingga memunculkan stigma 'no viral no justice'.
Untuk mengejar target mendesak tersebut, Said mendorong adanya program cepat (quick win). Jenderal Suyudi dinilai perlu memperluas kelembagaan pengawas kepolisian.
Secara internal, perlu ada revitalisasi Irwasum dan Propam. Sementara secara eksternal, Polri perlu melibatkan Kompolnas serta masyarakat luas untuk mengawasi dari level perwira tinggi hingga satuan kewilayahan terkecil seperti Polsek dan Polres.
"Program pengawasan ini penting untuk menegakkan disiplin, memberi efek deteren di internal kepolisian, sekaligus memaksa kepala satuan wilayah meningkatkan kualitas pelayanan," tegas Ketua Banggar DPR RI tersebut.
Kedua, Said mengapresiasi pandangan Jenderal Suyudi mengenai kewibawaan polisi modern yang lahir dari kompetisi, pengendalian diri, integritas, dan ketegasan yang proporsional.
"Polisi bersama masyarakat bukan sekadar jargon, melainkan doktrin kepemimpinan yang menyatukan. Kepercayaan ini hanya akan tumbuh jika polisi berhasil membuktikan perubahan ke arah yang lebih baik," jelas Said.
Sebagai penutup, Said berharap agenda besar ini bisa dimulai dari keteladanan sikap para pemimpin polisi, termasuk Jenderal Suyudi dan jajaran Pejabat Utama Mabes Polri.
"Jenderal Suyudi adalah harapan baru, momentum ada di tangannya. Seperti kata beliau di DPR, menjadi Kepala Kepolisian bukanlah puncak karier, tetapi puncak tanggung jawab. Selamat bertugas, Jenderal Suyudi," pungkas Said.
(akn/ega)
