.webp)
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan kasus markas judi online (judol) di rumah dinas (rumdin) TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, harus diusut secara transparan. Dave mengatakan pengusutan tuntas itu agar publik tidak berspekulasi terkait perkara tersebut.
"Komisi I DPR RI memandang kasus ini harus ditangani secara transparan, akuntabel, dan tuntas agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat," kata Dave saat dihubungi, Minggu (11/10/2026).
Total ada 12 orang yang diamankan dalam kasus ini, 11 di antaranya warga sipil dan satu orang berstatus perwira militer dengan pangkat Letnan Kolonel. Dave menilai penuntasan kasus yang transparan akan menjaga kepercayaan publik terhadap TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penegakan hukum yang konsisten penting dilakukan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga kehormatan institusi serta kepercayaan publik," ujar Dave.
Dave mengatakan keterlibatan adanya perwira TNI dalam kasus tersebut merupakan perbuatan individu yang tidak mewakili institusi. Dia menilai TNI harus bersikap tegas kepada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran.
"TNI merupakan institusi negara yang memiliki sistem pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin yang jelas. Karena itu, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, maka proses penanganannya harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku," jelas Dave.
Menurut Dave, kasus ini juga menjadi refleksi bersama atas semakin kompleksnya tantangan yang muncul di era digital, termasuk maraknya praktik perjudian online yang telah menjadi persoalan nasional. Di tengah dinamika tersebut, penguatan nilai-nilai integritas, profesionalisme, pembinaan personel, serta berbagai instrumen pengawasan yang telah berjalan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia dan kehormatan institusi.
"Komisi I DPR RI mendukung penuh langkah TNI dalam menangani perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan. Kami meyakini bahwa penegakan aturan yang konsisten, disertai pembinaan dan penguatan tata kelola organisasi yang berkelanjutan, akan semakin memperkokoh integritas institusi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI," tutur Dave.
Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya menjelaskan kronologi penggerebekan rumah dinas TNI AD yang dipakai warga sipil menjadi tempat operator judi online (judol). Penghuni asli rumah tersebut merupakan prajurit anggota Garnisun.
Maruli mengatakan lokasi rumah dinas itu berada di kompleks perumahan yang dihuni pensiunan tentara dan tentara aktif. Kompleks itu bernama KPAD Cijantung, Jakarta Timur.
Warga sekitar, lanjut Maruli, telah menaruh curiga pada aktivitas yang terjadi di dalam rumah. Berdasarkan kecurigaan itu, penghuni sekitar langsung melakukan penggerebekan, Minggu (4/10).
"Sehingga digerebek oleh mereka sendiri tanpa sepengetahuan. Saya pikir, ya kalau masyarakat sekitar ikut merasa mengamankan, saya pikir bagus kan jadinya," kata Maruli saat ditemui awak media di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat. dilansir Antara, Jumat (9/10).
Laporan tersebut pun sampai kepada pihak Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya. Pada hari yang sama, pihak Pomdam Jaya menggeledah rumah tersebut dan membawa 11 warga sipil yang ada di dalam rumah dan menyita 32 unit komputer.
Maruli melanjutkan pihak Pomdam Jaya juga sudah menahan satu prajurit yang merupakan penghuni asli rumah tersebut. Dia diduga menyewakan rumah dinas itu kepada warga sipil.
"Dia anggota Garnisun. Pasti kita tindak tegas," tegas Maruli.
Lihat juga Video: Komisi I DPR Minta Kasus Rumah Dinas TNI Jadi Markas Judol Diusut Tuntas
