Thailand Gelar Pemilu Pertama Pascakudeta

Thailand Gelar Pemilu Pertama Pascakudeta

- detikNews
Minggu, 23 Des 2007 11:43 WIB
Bangkok - Thailand sedang berpesta politik. 45,7 Juta penduduk Thailand mengikuti pemilu untuk memilih 480 perwakilan mereka di parlemen.

Pemilu diadakan Minggu (23/12/2007), dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00 waktu Thailand atau sama seperti WIB, seperti dilansir dari AFP.

Ini merupakan perhelatan pemilu pertama pascakudeta militer terhadap mantan PM Thailand Thaksin Sinawatra, September 2006 lalu.

"Hari ini merupakan saat paling kritis di Thailand. Ini pemilihan bersejarah. Kita harap masyarakat berpartisipasi membawa negara ini kembali ke demokrasi yang diterima komunitas internasional," ujar angggota Komisi Pemilihan Umum Thailand Prapun Naigowit.

Dari 39 partai yang berebut suara ada 2 partai yang dominan di Thailand, yaitu Partai People Power, reinkarnasi dari Partai Thai Rak Thai, partai pendukung Thaksin yang dibubarkan paska kudeta, yang mengklaim mendapat dukungan mayoritas dari kalangan petani.

Partai People Power ini berhadapan langsung dengan Partai Demokrat yang basis pendukungnya warga kelas menengah Bangkok, dan memotori protes anti-Thaksin yang berujung kudeta tahun 2006 lalu.

Sementara PM Thailand pascakudeta Surayud Chulanont mengajak rakyat untuk memilih di pemilu.

"Pemilu ini diadakan dengan transparan dan fair bagi semua orang. Kita berharap hasilnya bagus. Saya mendorong semua orang untuk keluar dan memilih," ujar Chulanont setelah memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) di Bangkok.

Warga Thailand antusias menyambut Pemilu ini. Mereka bahkan sudah mentatangi TPS sebelum dibuka. Sebagian besar pemilih mengenakan baju kuning dan merah muda untuk menghormati Raja Bhumibol Adulyadej.

Pemilu ini diikuti 5.154 kandidat anggota parlemen dari 39 partai, memperebutkan 480 kursi parlemen. Sebanyak 88.500 TPS disebar di 35 provinsi.

Pemilu dijaga sekitar 200 ribu petugas keamanan. Tak heran pemerintah Thailand menghabiskan US$ 74 juta untuk menggelar Pemilu ini. Menurut Pusat Penelitian Kasikorn US$ 700 juta melayang untuk kampanye dan pembelian suara.

(nwk/mar)


Berita Terkait