Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut terpilihnya Ketua DPR Australia Milton Dick sebagai Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2026-2029. Puan berharap kepemimpinan Milton dapat memperkuat peran IPU dalam mendorong perdamaian dan mewujudkan tatanan global yang lebih adil.
Milton terpilih sebagai Presiden IPU ke-32 melalui pemungutan suara dalam Sidang Umum IPU ke-153 di Arusha, Tanzania, Jumat (9/10/2026). Dia meraih 56% suara, mengungguli Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova yang memperoleh 33% suara dan Senator Chile Rojo Edwards Silva.
Milton menggantikan Tulia Ackson dari Tanzania yang sebelumnya memimpin IPU. Puan pun menyampaikan ucapan selamat kepada Milton atas terpilihnya sebagai pemimpin forum parlemen dunia tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selamat kepada Yang Terhormat, Ketua DPR Australia Milton Dicks yang terpilih sebagai Ketua IPU ke-32. Kami menantikan gebrakan dan inovasi Mr Milton Dicks dalam memimpin IPU," tutur Puan dalam keterangan tertulis, Senin (9/10/2026).
Puan juga mengapresiasi kepemimpinan Tulia Ackson selama tiga tahun terakhir. Menurutnya, IPU memiliki peran penting yang perlu semakin diperkuat di tengah dinamika global yang kian kompleks.
"Hal ini mengingat peran sentral IPU yang perlu semakin ditingkatkan dalam menangani isu-isu geopolitik yang semakin kompleks serta semakin besar," ujar Puan.
"Termasuk juga dalam isu ekonomi dan sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat dunia," sambung cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Sebelum pemilihan Presiden IPU ke-32, Puan telah mengikuti rangkaian Sidang Umum IPU ke-153. Ia juga turut menyampaikan pandangannya dalam agenda general debate di Sidang Umum IPU bersama pimpinan parlemen dunia lainnya.
"Merupakan kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan para anggota parlemen dari seluruh dunia dalam forum penting ini," ungkap Puan.
Dalam forum tersebut, Puan menekankan pentingnya peran parlemen sebagai penghubung antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara. Menurutnya, parlemen bertugas menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi produk hukum, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik.
"Parlemen adalah institusi yang harus mengubah suara rakyat menjadi hukum, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik," tambahnya.
Puan juga mengingatkan, tugas parlemen bukan sekadar menghasilkan kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi memastikan kebijakan tersebut bekerja dalam kehidupan rakyat.
"Oleh karena itu, IPU memberikan ruang bagi kita untuk menyuarakan kepentingan bersama, khususnya dalam memperkuat multilateralisme, perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta peran parlemen dalam menjawab berbagai tantangan global," papar Puan.
Puan yang merupakan Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tahun 2022 itu menegaskan, parlemen-parlemen dunia mempunyai tanggung jawab bersama.
"Kita harus memastikan globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, serta kekuasaan dari akuntabilitas," pesan Puan kepada seluruh anggota IPU.
"Melalui IPU, kita dapat memperkuat kerja sama antarparlemen untuk memastikan tatanan global bukan hanya lebih terhubung, tetapi juga lebih demokratis, lebih adil, dan lebih manusiawi," tambah Puan.
Puan turut mengapresiasi Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan sidang di Arusha serta sambutan yang diberikan kepada seluruh delegasi.
Dalam agenda tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.
Irine mengatakan, kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 menjadi bagian dari upaya membawa kepentingan diplomasi Indonesia ke forum parlemen dunia. Kehadiran tersebut juga berkaitan dengan pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap tiga tahun.
"Partisipasi Ketua DPR dalam Executive Committee IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029," jelas Irine Yusiana Roba Putri.
"Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut," tutupnya.










































