"Seharusnya mulai dipikirkan pengelolaan ibadah haji oleh pihak swasta. Tidak perlu semuanya diatur oleh pemerintah," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di sela-sela pemotongan hewan kurban di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2007).
Menurut pria berkacamata tersebut, jika pemerintah bertindak seb--agai peyelenggara tunggal ibadah haji, maka tidak ada pembanding maupun iklim persaingan yang dapat meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, PDIP juga berharap tahun ini pemerinta lebih serius dalam mengelola pemondokan dan katering. Berdasarkan tim monitoring PDIP yang dikirim ke tanah suci melaporkan, masih banyak kekurangan pada pemondokan dan katering. Seperti terbatasnya kamar mandi dan air.
Sistem prasmanan ala Menag Maftuh Basyuni juga dianggap Pramono kurang efektif. "Untuk prasmanan itu bisa kalau di rumah Pak Maftuh. Kalau untuk 200 ribu orang, terbayang betapa rumitnya. Tidak praktis. Lebih baik dikembalikan kepada sistem yang menggunakan nasi boks. Namun tentunya dengan perbaikan agar tidak terjadi kelaparan lagi," pungkasnya.
(ana/sss)











































