.webp)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria membeberkan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan sains dan teknologi dalam forum Science and Technology in Society (STS Forum). Arif menegaskan penguasaan sains dan teknologi bagian penting dari pembangunan, daya saing serta ketahanan nasional Indonesia.
Forum tersebut digelar di Kyoto, Jepang, Senin (5/10/2026) waktu setempat. Arif menghadiri forum dengan sesi panel bertajuk "The Future of Science Diplomacy: Bump or Fork?' (Apakah Diplomasi Sains 'Hambatan' atau 'Persimpangan Jalan'?).
"Saya ingin memulai dengan merujuk pada visi besar Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, mengenai sains dan teknologi," kata Arif dalam keterangan tertulisnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arif menyebut Prabowo secara konsisten menekankan kemajuan dan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya dalam menguasai sains dan teknologi. Karena itu, penguatan kemampuan ilmiah dan teknologi nasional diperlukan sebagai fondasi pembangunan sekaligus untuk memperkuat daya saing dan ketahanan Indonesia.
Namun, Arif menekankan bahwa penguatan kapasitas nasional tidak berarti Indonesia harus berjalan sendiri. Menurutnya, sains pada dasarnya melampaui batas negara karena pengetahuan, talenta, data, teknologi, dan infrastruktur penelitian semakin terhubung secara global.
"Memperkuat kemampuan kita sendiri tidak berarti bahwa kita dapat atau harus maju sendirian," ujarnya.
Arif mengatakan berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, kesehatan hingga perkembangan teknologi baru, tidak mengenal batas negara. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara penguatan kapasitas nasional dan kerja sama internasional diperlukan.
"Kerja sama internasional harus bekerja sama untuk memperkuat sains dan teknologi demi kemanusiaan dan keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan," ucap Arif.
"Kita tentu saja sedang mengalami bump. Ketegangan geopolitik, persaingan strategis, kekhawatiran akan keamanan riset, dan persaingan atas teknologi kritis membuat kerja sama ilmiah menjadi lebih kompleks," tambahnya.
"Namun, mungkin ada juga fork karena lingkungan tempat diplomasi sains bekerja telah berubah secara mendasar. Sains dan teknologi saat ini semakin terhubung dengan daya saing ekonomi, keamanan nasional, kedaulatan teknologi, dan geopolitik," imbuhnya.
Arif kemudian menyampaikan tiga pemikiran dari perspektif Indonesia. Pertama, diplomasi sains harus tetap menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan dan kerja sama internasional meski hubungan geopolitik semakin kompleks.
Kedua, diplomasi sains perlu berkembang menjadi lebih tangguh, timbal balik atau resiprokal, serta inklusif. Menurutnya, negara-negara berkembang perlu berorientasi lebih maju agar tidak hanya sebagai sumber data, lokasi penelitian, atau penerima teknologi.
"Negara-negara berkembang perlu menjadi pencipta bersama pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan membentuk diplomasi sains lebih berkesinambungan," katanya.
Ketiga, diplomasi sains perlu dibangun melalui jejaring yang saling terhubung, mulai dari kerja sama bilateral dan regional, konsorsium riset, infrastruktur bersama, hingga mobilitas peneliti.
"Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong diplomasi sains yang mampu menjaga keterbukaan tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan ketahanan strategis," ujar Arif.
Menutup paparannya, Arif kembali menggarisbawahi visi Prabowo mengenai pentingnya penguasaan sains dan teknologi bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, dalam dunia yang semakin saling terhubung, kemampuan ilmiah nasional dan kerja sama internasional bukan dua hal yang harus dipertentangkan, tapi perlu diperkuat.
"Negara dengan kemampuan ilmiah yang lebih kuat dapat menjadi mitra internasional yang lebih kuat. Dan kemitraan internasional yang lebih kuat, pada gilirannya, dapat memperkuat kemampuan nasional," katanya.
Arif menilai masa depan diplomasi sains tidak harus memilih antara keterbukaan penuh dan fragmentasi. Sebaliknya, diperlukan jalur kerja sama yang memungkinkan negara dengan kepentingan dan tingkat pembangunan berbeda untuk menjadi pencipta dan pengembang bersama.
Bagi Indonesia, arah tersebut diwujudkan melalui diplomasi sains yang membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama internasional, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Diplomasi sains yang lebih adaptif, inklusif, resiprokal, dan tangguh," ujar Arif.
"Dan yang terpenting, diplomasi sains yang memungkinkan kita untuk mengejar kedaulatan tanpa isolasi, serta keterbukaan tanpa kerentanan," pungkasnya.
(eva/fas)
