Dalam 10 Tahun 1,5 Juta Hektar Hutan Alam Riau Musnah

Jakarta - Lajunya kerusakan hutan di Riau cukup mencengangkan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, 1,5 juta hektar hutan Alam Riau gundul. Kini status hutan lindung pun terancam.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (19/12/2007). Menuurt Zulklfli, hitungan dari tahun 1986  total luas hutan alam di Riau mencapai 4,6 juta hektar. Namun ketika dilakukan penghitungan kembali pada tahun 2005, sedikitnta 1,5 juta hektar alam alam sudah gundul.
 
"Kerusakan hutan alam itu karena adanya aktivitas perambahan hutan oleh pihak-pihak tertentu. Kawasan hutan yang sudah rusak itu, disulap sebagian besar untuk perkebunan sawit ilegal serta perladangan masyarakat yang juga ilegal," terang Zulkifli.
 
Luas hutan  yang sebelumnya 4,6 juta hektar itu, belum lagi dikurangi dengan pembukaan Hutan Tanaman Industri seluas, dan Perkebunan sawit seluas 1,4 juta hektar. Belum lagi adanya pembebasan lahan pinjam pakai untuk kepentingan industri. Maka sisa hutan di Riau sekarang tak lebih dari 2 juta hektar.
 
Sisa hutan itu alam cakupan skala besar, antara lain berstatus Taman Nasional yakni Bukit Tigapuluh dan Tesso Nilo. Di samping itu ada Hutan Lindung Rimbang Baling dan Hutan Lindung Mahato. Ditambah lagi sejumlah kawasan koservasi lainya.
 
Dia mencontohkan, Taman Nasional Tesso Nilo yang juga dijadikan kawasan koservasi gajah juga tidak terlepas dari ancaman penjarahan hutan. Banyak kelompok masyarakat menggarap lahan secara ilegal untuk membuka perkebunan sawit. Kondisi yang sama juga terjadi di Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang dikenal sebagai status hutan tropis dataran rendah yang tersisa di Sumatera.
 
"Status hutan lindung di Riau semuanya tidak terlepas dari ancaman perambahan ilegal. Malah tidak sedikit di status kawasan hutan lindung terdapat puluhan ribu hektar perkebunan sawit yang sudah panen,” terang Zulkifli.
 
Direktur Eksekutif Walhi Riau, Johny Mundung, dengan kondisi hutan yang kian kritis, pemerintah harus mengeluarkan moratorium penebangan hutan alam yang tersisa. Pemerintah diminta untuk tidak meladeni keinginan dua pabrik kertas di Riau yang terus mengajukan lahan konsesi untuk perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI).
 
"Biarkan hutan bernapas dulu sekitar 35 tahun, dengan menghentikan perambahan hutan. Pemerintah mestinya sudah saatnya menghentikan pemberian konsesi lahan untuk HTI. Sebab, bila kita runut ke belakang, hancurnya hutan Riau tidak terlepas dengan kehadiran dua pabrik kertas di Riau ," tuturnya. (cha/djo)