Evaluasi PKB, SBY - JK Belum Berorientasi Kerakyatan

Evaluasi PKB, SBY - JK Belum Berorientasi Kerakyatan

- detikNews
Rabu, 19 Des 2007 01:35 WIB
Jakarta - Akhir tahun 2007 menjadi waktu yang pahit bagi pemerintahan SBY-JK karena kritik dan hujatan terus disampaikan silih berganti akibat kegagalan mensejahterakan rakyat. Salah satunya disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR.

Menurut Ketua FKB Effendi Choirie, rendahnya pemerintahan SBY-JK dalam mensejahterakan rakyat karena kepemimpinan tidak tegas, khususnya soal ekonomi. Sehingga potensi pendapatan negara melalui kontrak kerja, penegakan hukum khususnya BLBI kemudian illegal logging dan illegal fishing tidak maksimal.

"Ini akibat kepemimpinan tidak berjalan sehingga para menteri tidak dapat bekerja maksimal. Faktor kepemimpinan bisa menyelesaikan 70 persen persoalan. Akibat lemahnya ini kesejahteraan rakyat tidak tercapai," kata pria yang akrab disapa Gus Choi ini dalam diskusi Evaluasi Pemerintah SBY-JK di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2007).

Menurut Gus Choi, masih ada waktu untuk SBY-JK memperbaiki, dengan cara menindak tegas para pelaku pencurian hutan, koruptor kakap dan sejenisnya. Selain itu, pemerintah lebih tegas dan mengkaji ulang kontrak kerja eksplorasi alam yang cenderung menguntungkan pihak asing.

"Kalau semua potensi itu bisa diselamatkan, kita bisa membayar utang luar negeri dan mengratiskan biaya pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi," terangnya.

Selain mengkritik soal kepemimpinan, ia juga melihat lemahnya perekonomian rakyat. Karena yang diberikan perhatian ekonomi nasional hanya segelintir elite kekuasaan khususnya yang berada di kota besar. Karena itu, sisa waktu 2 tahun harus dikembangkan ekonomi berbasis desa. Karena didesalah pusat kaum marjinal dan masayarakat miskin yang harus disejahterakan.

"Kalau desa sudah dibangun, otomatis kesejahteraan rakyat meningkat. Karena mayoritas penduduk Indonesia ada didesa. Selain itu bandul ekonomi tidak akan lagi berpusat di kota tapi menyebar didesa-desa. Sehingga persoalan kesejahteraan akan terkurangi dan persoalan kemiskinan akan
terselesaikan," tegasnya. (Ari/mly)


Berita Terkait