BNPP Sinkronkan Percepatan Transformasi Pembangunan Perbatasan di Papua

Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) mengikuti Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Forum ini diikuti bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan kementerian/lembaga (K/L) terkait di Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg).

Forum pembahasan tersebut melibatkan unsur lintas K/L, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Dari perspektif pengelolaan perbatasan, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menjelaskan sistem gerbang negara di Papua saat ini mencakup tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, yakni PLBN Skouw, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.

Nurdin menegaskan pembangunan kawasan perbatasan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan wilayah yang lebih luas dan tidak terbatas pada fungsi keluar-masuk orang dan barang.

"Pembangunan perbatasan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembangunan titik exit-entry, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membuka keterhubungan ekonomi di wilayah pedalaman Papua, khususnya dengan Papua Nugini," ujar Nurdin, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).

Menurut Nurdin, pengembangan konektivitas tersebut perlu berjalan beriringan dengan penanganan persoalan masyarakat perbatasan, termasuk warga Papua yang berada di Papua Nugini (PNG) dan memiliki keinginan untuk kembali, pemenuhan hak masyarakat adat, serta penguatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Nurdin mencontohkan kawasan Yetetkun yang menunjukkan adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki lingkungan dan mengembangkan pertanian berkelanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi salah satu rujukan dalam membangun pendekatan pembangunan perbatasan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat.

"Pendekatan kekeluargaan dan pemanfaatan komunitas adat perlu berjalan bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana. Dengan begitu, potensi gesekan di tingkat masyarakat dapat diminimalkan sekaligus memperkuat proses reintegrasi warga yang kembali ke wilayah asalnya," kata Nurdin.

Nurdin menjelaskan hubungan kekeluargaan dan keterikatan masyarakat Papua di PNG dengan komunitas adat serta tanah ulayat di wilayah asal merupakan modal sosial yang dapat diperhatikan dalam pendekatan pemulangan secara sukarela.

Dalam konteks tersebut, keberadaan PLBN menjadi salah satu titik awal untuk membuka akses masyarakat terhadap wilayah perbatasan.

Konektivitas dari kawasan PLBN menuju wilayah pedalaman perlu terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

"Kehadiran PLBN bukan hanya memberikan akses perlintasan secara legal menuju negara tetangga, tetapi juga mulai membuka ruang bagi pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan," tegas Nurdin.

Nurdin menambahkan kebutuhan masyarakat perbatasan juga berkembang pada aspek permukiman, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Kesadaran masyarakat untuk memperoleh kawasan permukiman yang layak dan terintegrasi dengan kawasan di negara tetangga menunjukkan pembangunan perbatasan perlu dirancang secara terpadu.

Melalui sinkronisasi tersebut, BNPP menempatkan pengelolaan perbatasan sebagai bagian dari agenda pembangunan Papua yang terintegrasi.

Pembangunan PLBN dan konektivitas kawasan diarahkan tidak hanya untuk memperlancar perlintasan, tetapi juga membuka akses, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di beranda terdepan Indonesia.

Simak juga Video 'Heboh Distrik di Lanny Jaya Memutih Bak Salju Usai Dilanda Hujan Es':