Tangani BLBI, Kejagung Jangan Tebang Pilih

Jakarta - Kejagung harus menjelaskan prioritas penanganan kasus BLBI yang kini tengah dilakukan. Ini diperlukan untuk menjawab tanda tanya di masyarakat dan menepis adanya kesan tebang-pilih dalam penanganannya.

Pasalnya, banyak pihak, termasuk akademisi, yang mempertanyakan penanganan obligor BLBI yang kini buron dan sama sekali tak kooperatif justru tak kunjung diperiksa.

Demikian benang merah pernyataan kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala dan pakar money laundry Universitas Trisakti Yenti Garnasih, dalam kesempatan terpisah.


"Kalau KPK banyak yang mendesakkan jangan tebang pilih, kini kejaksaanlah yang harus membuktikan dalam penanganan kasus BLBI ini. Siapa yang tak kooperatif harus diperlakukan secara tegas," kata Yenti Garnasih kepada wartawan, Selasa (18/12/2007).

Ia mengatakan apa yang dulu menjadi kritik bagi pemerintah dengan tudingan 'karpet merah' bagi obligor di Istana Negara harus ditepis kejaksaan. Proses hukum terhadap mereka yang berjanji akan mengembalikan aset pemerintah yang dipinjamnya, harus dilakukan secara tegas.

Sementara itu, kriminolog Adrianus Meliala mengingatkan pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan jangan sampai menjadi kontraproduktif.

"Komentar saya juga sama dengan opini yang lain bahwa mudah-mudahan semua itu tak sekadar komoditas politik, sekaligus 'lahan garapan' menguntungkan bagi para penegak hukum yang memanfaatkan kasus itu sebagai kesempatan mengeruk keuntungan secara pragmatis," kata Adrianus.

(mar/mar)