.webp)
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyebut kehadiran DPD sebagai wujud komitmen konsolidasi demokrasi Indonesia. Sultan menyebut DPD hadir sebagai jawaban kebutuhan institusi demokrasi yang inklusif.
Hal itu dikatakan Sultan dalam sidang paripurna luar biasa ke-4 DPD RI sekaligus perayaan HUT ke-22 DPD RI, Kamis (1/10/2026). Mulanya Sultan menjelaskan selama ini DPD RI tidak menutup mata atas kritik masyarakat.
"Selama 22 tahun, DPD RI tidak menutup mata terhadap berbagai kritik masyarakat, mulai kewenangan formal yang dimiliki hingga pertanyaan mengenai urgensi keberadaan DPD RI," kata Sultan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sultan menyebut kritik yang ada tidak ingin dijawab dengan sekadar retorika. Menurutnya, kritik harus jadi cermin.
"Kritik mengingatkan kami agar tidak terlena, agar terus memperbaiki kualitas kerja, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap mandat yang diberikan masyarakat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan," sebutnya.
Sultan menyebut DPD RI merupakan wujud konsolidasi demokrasi pascareformasi di Indonesia. Dimana tugas konstitusional lembaga parlemen perlu saling menyempurnakan dan double check.
"Kehadiran lembaga DPD RI secara konstitusional merupakan wujud komitmen konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi. DPD RI adalah jawaban atas kebutuhan akan institusi demokrasi yang inklusif," ujarnya.
Sultan menjelaskan DPD mengawal otonomi daerah tidak terlepas dari sinergi antarlembaga. Lebih lanjut, Sultan juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga dan mitra DPD atas dukungan dan kerja samanya.
"Perjuangan DPD RI dalam mengawal otonomi dan kepentingan daerah hingga tingkat kebijakan nasional tentu tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi antarlembaga negara," tuturnya.
"Atas nama DPD RI, kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada pimpinan MPR RI, kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kepada Presiden beserta jajaran serta seluruh kepala daerah dan masyarakat," tambah dia.
