Rencana renovasi yang menelan biaya miliaran rupiah itu, kata Mega, harus ditanggapi secara dingin.
"Lihat dulu kompleksnya yang ditempati yang akan direnovasi itu. Kalau memang butuh renovasi, harus ada persetujuan, harus ada audit juga. Karena kalau memang sudah parah dan tidak layak, ya memang harus direnovasi. DPR kan selamanya, tetap," tutur Mega.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal biaya yang dinilai fantastis, Mega justru mempertanyakan fantastis menurut ukuran siapa.
Dia juga mempertanyakan jika rumah dinas anggota dewan ditiadakan seperti wacana yang berkembang.
"Boleh saja itu jadi wacana, tapi kan banyak juga anggota DPR dari daerah. Kalau mereka nggak punya rumah di Jakarta, terus bagaimana? Itu kan jadi problem juga," katanya.
Karenanya, imbuh Mega, lebih baik rumah dinas yang sudah ada diperbaiki agar bisa digunakan dengan nyaman oleh anggota dewan.
"Diaudit dulu dengan baik. Waktu zaman saya jadi anggota DPR dulu, rumah saya banyak yang bocor. Untung waktu saya sudah punya rumah, jadi jatah saya, saya kasihkan anggota DPR yang lain," ujarnya.
Jika anggota dewan tidak boleh memiliki rumah dinas, Mega mempertanyakan solusi yang terbaik, terutama untuk anggota dewan dari daerah.
Sebab jika hanya diberi uang sewa rumah, menurutnya, sama saja, ujung-ujungnya uang.
"Tapi kalau soal itu sih bukan urusan partai, itu urusan lembaga DPR. Yang akan menghuni kan mereka-mereka anggota DPR meski mereka berasal dari partai-partai," tuturnya.
(umi/sss)











































