"Semua daerah yang bagus dikasih kepada orang yang mampu dengan tanah negara, dengan harga yang murah, dijual mahal oleh developer, sudah gila nggak kita? Jadi rakyat kita mau diapakan? Rakyat seakan-akan tidak punya hak tinggal," cetus JK.
Hal ini disampaikan dia saat bertemu Forum Wartawan Wapres (Forwapres) di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (18/12/2007).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia kemudian membuka buku kuning nan tebal berisi laporan BPK mengenai hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan aset 2002 sampai 2005 terhadap badan pengelola aset Kemayoran.
"Bayangkan, tanah negara tidak bisa dimanfaatkan, semua sudah dikontrak-kontrakkan. 15 Nama sudah dimasukkan ke kejaksaan, lahan negara harus bisa digunakan untuk kepentingan rakyat kecil," kata JK.
"Sekarang sedang diperiksa. Banyak iklan perumahan, rumah mewah, rumah pinggir danau, pakai helikopter, rakyat kesusahan. Ada tanah, ada uang, ada kontraktor, tapi rakyat tetap susah, ada yang diare," ujar JK yang menyerahkan target penyelesaian pembangunan 1.000 unit rusun ke Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. (sss/ana)











































