FPAN Tolak Renovasi Rumah DPR

Jakarta - Mengingat masa tugas tinggal 2 tahun lagi, FPAN menolak rencana renovasi rumah dinas DPR di Kalibata. Dana renovasi dikembalikan ke kas negara.

"Kalau ada yang bocor, atau apa diperbaiki sedikit sedikit. Biaya renovasi sangat besar dan uangnya dikembalikan ke negara," kata Ketua FPAN DPR Zulkifli Hasan.

Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin (17/12/2007).

Ke depan, menurut dia, tidak perlu ada rumah dinas.

"Hitung-hitungan kami biaya perawatan rumah dinas kalau dibagi cukup untuk uang sewa anggota DPR. Sebaiknya ke depan, anggota DPR tidak dikurung tetapi di tengah-tengah masyarakat. Karena model perumahan itu zaman dulu, ekslusif. Ada perumahan menteri, perumahan DPR," beber dia.

Renovasi rumah DPR di Kalibata akan dimulai Januari 2008 dengan menelan biaya Rp 350 miliar. Selama rumahnya dipugar, anggota DPR diberi uang Rp 13 juta/bulan untuk menyewa rumah atau apartemen. (aan/nrl)