.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Sabtu (26/9). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Kemendagri dalam mengoptimalkan data statistik sebagai kompas pembangunan daerah. Data statistik ini digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pengendalian inflasi daerah, pengendalian harga komoditas, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah (Pemda).
Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi BPS yang selalu mendukung Kemendagri dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan daerah. Menurutnya, pemanfaatan data statistik memungkinkan Kemendagri memantau perkembangan berbagai indikator di daerah sekaligus menjadi dasar dalam melakukan pengendalian, seperti pengendalian inflasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? ... Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2026).
Selain itu, Tito juga menyampaikan masukan kepada Amalia agar menyusun instrumen penilaian yang dapat digunakan secara mingguan. Langkah ini diperlukan karena data inflasi daerah sebelumnya dirilis sebulan sekali, sedangkan dinamika harga di daerah berlangsung secara cepat.
Melalui diskusi serta kerja sama antara Kemendagri dan BPS, Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memuat perkembangan komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi dikembangkan. Data tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi pengendalian inflasi di daerah.
Adapun pemantauan dan evaluasi pengendalian inflasi ini termasuk pada komponen volatile food, administered prices, dan core inflation. Data tersebut juga digunakan Kemendagri dalam mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah beberapa waktu lalu.
"Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus. Alhamdulillah [angka inflasi] bisa terkendali di angka yang dalam range 1,5 sampai 3,5 persen," ungkap Tito.
Data BPS akan dimanfaatkan untuk memonitor pertumbuhan ekonomi di daerah. Kemendagri bersama pihak terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi jajaran BPS yang disebutnya sebagai silent warrior. Menurutnya, peran jajaran BPS kerap tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
"Dan mohon kerja samanya Bu [Kepala BPS]. Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melalukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah. Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi untuk bantu Pak Anggito (Ketua Dewan Komisioner LPS) dengan Bu Kiki (Ketua Dewan Komisioner OJK)," pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari Dewi dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi. Selain itu, hadir pula Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Simak juga Video: Pengumuman Angka Kemiskinan Ditunda, BPS Pastikan Tak Ada Pesanan
