Sejarah Aksi Walk Out Saat Pidato Sidang Umum PBB

Aksi walk out kembali menjadi sorotan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pekan ini. Sejumlah delegasi meninggalkan ruang sidang ketika perwakilan negara tertentu menyampaikan pidato yang dianggap bertentangan dengan kepentingan atau posisi politik mereka.

Fenomena tersebut terlihat dalam sejumlah momen sidang PBB tahun ini. Delegasi Israel meninggalkan ruangan saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato. Delegasi Kuba juga walk out saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyinggung kondisi negaranya.

Delegasi AS turut meninggalkan ruangan saat Presiden Iran Masoud Pezeshkian berpidato. Sementara itu, delegasi Indonesia walk out ketika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidatonya.

Walk Out Jadi Bentuk Protes Diplomatik

Menurut Profesor Hukum, Konflik dan Pembangunan Global University of Reading Rosa Freedman dalam wawancara dengan Reuters, walk out merupakan bentuk protes simbolis yang dilakukan secara damai.

"Walkout adalah protes simbolis yang damai. Kita telah melihatnya sepanjang delapan dekade keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Freedman, seperti dilansir Reuters, Kamis (24/9/2026).

Menurut Freedman, aksi tersebut menjadi salah satu cara delegasi menunjukkan penolakan secara terbuka tanpa mengganggu jalannya persidangan. Ia juga mengaitkannya dengan kebebasan berekspresi dan berkumpul.

"Kita ingin para diplomat dapat menggunakan hak mereka untuk melakukan protes secara damai. Kita ingin pembahasan diplomatik yang sulit, yang sering kali dimulai dengan protes simbolis seperti meninggalkan ruangan untuk menarik perhatian pada persoalan yang telah mengakar dalam masyarakat," ujarnya.

Sejarah Aksi Walk Out di Sidang PBB

Walk out memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah PBB. Arsip yang dilansir Reuters memperlihatkan aksi serupa sejak dekade awal organisasi tersebut berdiri.

Pada 1950, Duta Besar Uni Soviet Yakov Malik meninggalkan ruang Dewan Keamanan setelah delegasinya menolak keputusan yang baru diambil. Pada 1955, Menteri Luar Negeri Prancis Antoine Pinay dan delegasinya melakukan walk out ketika PBB membahas persoalan perang kemerdekaan Aljazair.

Pada 1956, delegasi Hungaria meninggalkan ruang sidang setelah Uni Soviet menginvasi Budapest. Kemudian pada 1964, diplomat dari sekitar 40 negara keluar dari ruangan saat Menteri Luar Negeri Afrika Selatan menyampaikan pembelaan terhadap sistem apartheid.

Aksi serupa kembali terjadi pada 2011 ketika delegasi AS, Prancis dan sejumlah negara lain meninggalkan ruangan saat Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menyampaikan pidato kontroversial. Pada 2022, walk out juga digunakan sebagai bentuk protes atas invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

Jadi Simbol Protes dalam Sengketa Politik

Dalam perkembangannya, walk out digunakan untuk merespons perang, invasi, sengketa diplomatik hingga persoalan legitimasi suatu negara.

Arsip yang dilansir Reuters mencatat aksi tersebut kembali terlihat saat Netanyahu berpidato di Sidang Majelis Umum PBB pada 2024 dan 2025. Sejumlah delegasi meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes.

Pada 2026, aksi saling walk out kembali terjadi. Delegasi Israel keluar saat Erdogan menyerukan pengakuan terhadap Negara Palestina. Delegasi Kuba meninggalkan ruangan ketika Trump menyebut Kuba sebagai "negara yang benar-benar gagal". Sementara delegasi AS walk out saat Pezeshkian mengkritik AS dalam pidatonya.

Mengapa Aksi Walk Out Masih Dipakai?

Freedman mengatakan penggunaan walk out dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin sering. Menurutnya, aksi tersebut tetap dipakai karena dapat menjadi simbol penolakan di hadapan komunitas internasional tanpa menghentikan sidang.

"Protes seperti ini akan terus berlanjut sampai dianggap tidak efektif. Setelah itu, bentuk protesnya kemungkinan akan bergeser ke cara lain," kata Freedman kepada Reuters.

Ia menambahkan, walk out tidak selalu berkaitan dengan konflik bersenjata. Dalam sejumlah kasus, aksi tersebut dilakukan karena suatu negara tidak memiliki hubungan diplomatik atau tidak mengakui keberadaan negara lain.

Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa meninggalkan ruang sidang telah lama menjadi bagian dari praktik diplomasi internasional. Maknanya bergantung pada konteks, pihak yang menjadi sasaran, dan isu yang sedang diperdebatkan.