Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang ke depannya. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan badan ini berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang dibubarkan pada tahun lalu.
"Justru saya yang mengusulkan kepada Pak Presiden, dulu kita punya BRGM dengan otoritas yang terbatas ya," kata Raja Juli seusai rapat terbatas (ratas) mengenai penanganan lahan gambut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Raja Juli mengatakan BRGM dulu di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sementara itu, BPGMN berada langsung di bawah presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu BRGM itu semacam salah satu dirjennya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Jadi, kalau rapat di Komisi IV DPR, itu ada BRGM duduk di samping. Saya masih mengalami itu. Nanti dia langsung tidak di bawah KLHK, tidak di bawah Kementerian Kehutanan, tapi langsung di bawah Presiden," jelasnya.
Raja Juli mengatakan BPGMN akan bertugas langsung di tingkat desa untuk mencegah munculnya titik api karhutla. Selain itu, BPGMN juga akan melibatkan banyak ahli, termasuk kalangan akademisi.
"Berharap sekali lagi, di nasional ada institusi ini, tapi tadi Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa ya. Jadi bagaimana kemudian desa berdaya, secara presisi dapat kemudian melakukan pencegahan terhadap api," ujar Raja Juli.
"Nanti diisi oleh profesional dan para ahli yang tadi hadir, yang betul-betul mengerti soal mangrove ya, dan bagaimana kemudian ke depan mangrove ini menjadi sumber kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga ekosistemnya dengan lebih baik," lanjutnya.
Diketahui, sejumlah pakar dari BRIN dan akademisi menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Mereka dipanggil presiden dalam ratas membahas penanganan lahan gambut.
"Hari ini kita diundang untuk membahas masalah gambut. Jadi gambut ini ada dua hal. Pertama tentu masalah karhutla yang harus kita selesaikan. Yang kedua adalah bagaimana sustainable use dari gambut," kata Kepala BRIN Arif Satria saat tiba di Istana, Kamis siang.
Adapun para pakar dan akademisi yang mengikuti ratas, antara lain Bagus Muljadi (Nottingham University), Azwar Maas (UGM), Zakaria Amsari (Universitas Tanjungpura), Haris Gunawan (UNRI), Darmae Nasir (Universitas Palangka Raya), Henrik Segah (Universitas Palangka Raya), Yulianto S. Nugroho (UI), Asmari Saad (Universitas Jambi), Puji Lestari (ITB), Indratmo Soekarno (ITB), Made Hesti Lestari (BRIN), Ahmad Kurnain (Universitas Lambung Mangkurat), Bambang Kun Cahyono (UGM), Sigit Sutikno (UNRI), Ati Dwi Nurhayati (IPB), Muhammad Agung Santoso (UI), serta Elham Sumarga (ITB).
Lihat juga Video: Pramono Mau Buat 'Giant Mangrove Wall' untuk Cegah Banjir Rob










































