Mengapa AS Terima Konsensus?

Nusa Dua - Setelah mendapat tekanan dari banyak negara, Amerika Serikat (AS) akhirnya mau menerima konsensus hasil Konferensi Perubahan Iklim (UNCCC) 2007. Tapi, mengapa AS akhirnya luluh? Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda memiliki jawabannya.

"Kita bicara panjang dengan mereka kemarin malam. Saya katakan kita menghargai Anda. AS tidak hanya datang, tapi mau bicara terbuka dengan yang lain. Kita menghargai itu," kata Hassan kepada wartawan usai mengikuti sidang pleno UNCCC 2007 di Plennary Hall, Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Sabtu (15/12/2007) pukul 16.00 Wita.

Menurut Hassan, sejak awal ,selama 15 tahun terakhir, segala hasil konferensi, termasuk kesepakatan 'Protokol Kyoto' tidak berjalan. "Realitasnya karena negara AS yang besar emisinya kalau dia tidak ikut dalam gerbong dalam upaya mengatasi climate change, yang lain juga akan melangkah ke belakang. Akhirnya semua tidak melakukan apa pun. Karena itu, bagaimana pun peranan AS ini penting," jelas Hassan.

Hassan memberikan bocoran bahwa sebenarnya delegasi AS yang hadir dalam konferensi ini merasa kesulitan. Hal ini terkait dengan kondisi poliitik di AS. Delegasi AS merasa dilematis terhadap pemerintah AS.

"Mereka  mengalami kesulitan, para delegasi di sini dengan posisi pemerintah. Tapi, mereka juga terus terang, tolong pahami kami. Kami juga dalam proses perubahan. Saksikan apa yang bergulir di kongres, yang disponsori Demokrat dan Republik," kata dia.

Menurut Hassan, AS berada pada arah kebijakan masalah perubahan iklim yang semakin maju. "Kita dari awal, ketika dunia percaya pada kita sebagai tuan rumah, kita harus merangkul semua. Bahwa negara AS harus ikut dalam proses ini. Kita juga pahami kondisi Amerika. Saat ini, kita akan melihat potensi perubahan yang ada di AS. Itu sesuatu yang bukan tanpa batas. Kita mencoba mengerti semua pihak," ujar Hassan.

Saat ditanya lebih lanjut, apa usul kongkret yang diterima AS sehingga negara Paman Sam itu mengubah keputusannya, Hassan memberikan contoh. "Misalnya, harapan negara berkembang ada dukungan teknologi, pendanaan, capacity building dalam upaya membantu negara berkembang, hingga melakukan upaya mitigasi. Sebelumnya negara maju sangat sulit menerima permintaan negara berkembang, dengan dalih teknologi itu bukan milik pemerintah, tapi swasta. Karena itu sulit bagi mereka untuk mengikatkan diri, menerima pasal dengan kalimat seperti itu. Itu suatu proses. Tapi, akhirnya Amerika mau," jelas Hassan. 
(asy/djo)