.webp)
Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu sepakat memperkuat tata kelola kelembagaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola ini tidak sekadar berfokus pada administrasi, tetapi juga memastikan setiap program terencana secara akuntabel dan memberi manfaat nyata.
Pesan penting tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum TP Posyandu dan Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Penguatan Tata Kelola Lembaga Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9). Tri menilai pondasi kelembagaan sangat krusial untuk menjalankan fungsi organisasi secara efektif.
"Rapat yang hari ini akan dilaksanakan ini cukup penting, karena akan membahas program dan kegiatan. Tidak hanya membahas program dan kegiatan, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sampai fondasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, terarah, dan berkelanjutan," ujar Tito dalam keterangan tertuilsnya, Selasa (22/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penguatan fondasi ini diyakini mampu melahirkan program kerja yang jauh lebih berdampak positif bagi masyarakat luas.
Sebuah lembaga yang kuat sangat membutuhkan tata kelola sistematis mulai dari struktur organisasi hingga mekanisme pemantauan evaluasi. Seluruh aspek administratif tersebut perlu dibangun secara konsisten agar masing-masing kader dapat menjalankan peran optimal.
"Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu menjadi hal yang sangat penting. Ketiga lembaga ini memiliki karakteristik-karakteristik, tugas, peran, dan kontribusi yang berbeda. Namun memiliki titik temu yang sangat kuat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Kolaborasi tiga elemen penggerak masyarakat ini akan menjadi kekuatan besar dalam memajukan daerah.
Dekranasda sangat membutuhkan tata kelola kelembagaan yang makin solid agar program pengembangan kerajinan berjalan lebih terarah. Di sisi lain, TP PKK memiliki peran sentral berkat jejaring luasnya yang sangat dekat dengan lingkungan keluarga. Kelompok penggerak ini terus mendorong peningkatan kapasitas keluarga hingga penguatan aktivitas ekonomi warga setempat.
Sementara itu, TP Posyandu menduduki posisi strategis sebagai ujung tombak pemberdayaan warga di tingkat desa maupun kelurahan. Posyandu kini telah bertransformasi pesat melayani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) demi melengkapi ekosistem layanan dasar.
"Melalui sinergi yang erat antara Dekranasda, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, tapi justru sebaliknya, kita memperkuat pembagian peran dan kolaborasi berdasarkan tugas serta keunggulan masing-masing," ujarnya.
Sinergi ini dirancang untuk saling melengkapi tanpa harus tumpang tindih dalam eksekusi tugas lapangan.
Kegiatan strategis ini diharapkan mampu mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah di masing-masing daerah. Ajang ini juga menjadi wadah berharga untuk saling berbagi pengalaman terbaik antarwilayah di Indonesia bagian barat. Para kader didorong untuk terus menggali pendekatan inovatif yang paling sesuai dengan karakteristik unik wilayahnya.
"Mari kita manfaatkan rapat ini untuk memperkuat komitmen menyatukan langkah dan membangun kolaborasi antara Dekranasda, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap program tidak hanya terencana dengan baik, tapi juga memiliki dukungan anggaran dan dapat diimplementasikan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan," ungkapnya.
Langkah kolaboratif ini menjadi syarat mutlak demi tercapainya target pembangunan daerah.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menjelaskan agenda besar ini melibatkan sekitar 1.500 peserta dari tingkat pusat dan daerah. Ratusan delegasi tersebut tercatat berasal dari 16 provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa yang mencakup 273 kabupaten/kota.
Adapun hasil rapat ini akan merumuskan secara utuh rencana tindak lanjut kegiatan, penanggung jawab, hingga sistem pemantauan program. "Hasil rapat dikawal hingga pelaksanaan dan evaluasi," tandasnya.
Pengawalan ketat ini bertujuan memastikan seluruh rumusan kesepakatan dapat direalisasikan dengan baik di lapangan.
Rangkaian agenda ini turut diwarnai dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara TP PKK bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Momen penting ini disaksikan langsung oleh ratusan kader Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu tingkat pusat maupun daerah.
